Jaksa KPK: Kontraktor Diminta Uang untuk Biaya Kampanye Calon Gubernur Sultra

Kompas.com - 23/05/2018, 13:20 WIB
Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (tengah) dikawal petugas saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, cagub Sultra Asrun, mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih dan pemilik dan Direktur PT Indo Jaya dan PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023, Asrun (tengah) dikawal petugas saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (28/2/2018) malam. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, cagub Sultra Asrun, mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih dan pemilik dan Direktur PT Indo Jaya dan PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah diminta uang sebesar Rp 2,8 miliar oleh Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Uang tersebut untuk membiayai keperluan ayah Adriatma, Asrun, dalam pencalonan sebagai gubernur Sulawesi Tenggara.

Hal itu dijelaskan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam surat dakwaan terhadap Hasmun Hamzah yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Menurut jaksa, Asrun yang merupakan mantan Wali Kota Kendari itu telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra Tahun 2018.

"Untuk mengurus segala keperluan dana terkait Asrun dalam rangka pencalonan sebagai gubernur, akan dilakukan oleh Adriatma dan Fatmawati Faqih yang merupakan orang kepercayaan Asrun," ujar jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho.

Baca juga: Uang Rp 2,8 Miliar dalam Pecahan Rp 50.000 Diduga Akan Dibagikan ke Warga Sultra

Menurut jaksa, pada Februari 2018, Adriatma mengundang Hasmun ke rumah dinas Wali Kota Kendari. Dalam pertemuan itu, Adriatma meminta agar Hasmun membantu biaya kampanye Asrun yang mencalonkan diri sebagai gubernur.

Adapun, biaya yang diminta sebesar Rp 2,8 miliar. Hasmun kemudian menyanggupi dan akan menyerahkan uang itu pada 26 Februari 2018.

Hasmun menyetujui permintaan itu karena dia mendapatkan proyek multi years dari Adriatma. Proyek tersebut yakni pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari Newport dengan nilai kontrak sebesar Rp 60 miliar.

Kompas TV Gubernur Nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.



Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X