Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 61,1 Persen Publik Tak Setuju Gerakan #2019GantiPresiden

Kompas.com - 23/05/2018, 08:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer memperlihatkan, sebanyak 54,5 persen responden mengetahui gerakan "#2019GantiPresiden". Sementara, 40,7 persen tidak pernah mendengar atau mengetahui dan 4,8 persen tidak menjawab.

Namun, sebagian besar responden yang mengaku tahu gerakan #2019GantiPresiden" menyatakan tidak setuju.

Hal itu terungkap dalam hasil survei yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia.

"Mayoritas publik yang mengetahui gerakan #2019GantiPresiden menyatakan tidak setuju dengan gerakan tersebut 61,1 persen, yang setuju 34,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (23/5/2018).

Adapun alasan terbesar mereka yang tak setuju gerakan tersebut, memilih untuk melanjutkan pembangunan (29,1 persen), kinerja Jokowi terbukti (13,1 persen).

Baca juga: Fadli Zon Nilai Brilian Ide Bentangkan Kaus #2019GantiPresiden Saat Debat Pilkada

Alasan lain, puas dengan kinerja Presiden saat ini (7,8 persen), mempertahankan Jokowi (7,1 persen), dan menganggap hanya isu politik (6,7 persen).

"Mereka yang setuju alasannya ingin perubahan (26,6 persen), hak demokrasi (14,3 persen) dan ada calon presiden lebih baik (12,3 persen," papae Qodari.

Dari hasil itu, kata dia, mereka yang setuju akan gerakan #2019GantiPresiden mengarahkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, yang sebesar 49,5 persen. Sementara, ada juga anomali yang tetap mendukung Jokowi sebesar 33,3 persen.

Adapun mereka yang tidak setuju gerakan tersebut, 52,3 persen akan mengarahkan dukungannya kepada Jokowi. Sedangkan, 19 persen akan memilih Prabowo.

"Mereka yang lebih setuju (sangat setuju) gerakan #2019GantiPresiden menyatakan yang paling tepat menggantikan Jokowi adalah Prabowo (32,6 persen), Gatot Nurmantyo (11,4 persen) dan Anies Baswedan (9 persen)," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Bawaslu Tegas terkait Polemik Kaus #2019GantiPresiden

Pidato Indonesia Bubar pada 2030

Pola yang sama juga terjadi pada soal pidato Indonesia Bubar Tahun 2030 yang pernah dilontarkan Prabowo.

Sebanyak 46,6 persen publik pernah mendengar, membaca atau mengetahui pidato tersebut. Namun yang tidak pernah mencapai 46 persen.

"Mayoritas publik yang mengetahui menyatakan tidak setuju dengan pidato tersebut 72,9 persen. Dan yang setuju 20,2 persen," katanya.

Alasan utama mereka tak setuju, seperti Indonesia akan maju (20,9 persen), hanya permainan politik (12,4 persen), harus optimistis (7,4 persen).

Halaman:


Terkini Lainnya

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com