Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/05/2018, 08:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer memperlihatkan, sebanyak 54,5 persen responden mengetahui gerakan "#2019GantiPresiden". Sementara, 40,7 persen tidak pernah mendengar atau mengetahui dan 4,8 persen tidak menjawab.

Namun, sebagian besar responden yang mengaku tahu gerakan #2019GantiPresiden" menyatakan tidak setuju.

Hal itu terungkap dalam hasil survei yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia.

"Mayoritas publik yang mengetahui gerakan #2019GantiPresiden menyatakan tidak setuju dengan gerakan tersebut 61,1 persen, yang setuju 34,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (23/5/2018).

Adapun alasan terbesar mereka yang tak setuju gerakan tersebut, memilih untuk melanjutkan pembangunan (29,1 persen), kinerja Jokowi terbukti (13,1 persen).

Baca juga: Fadli Zon Nilai Brilian Ide Bentangkan Kaus #2019GantiPresiden Saat Debat Pilkada

Alasan lain, puas dengan kinerja Presiden saat ini (7,8 persen), mempertahankan Jokowi (7,1 persen), dan menganggap hanya isu politik (6,7 persen).

"Mereka yang setuju alasannya ingin perubahan (26,6 persen), hak demokrasi (14,3 persen) dan ada calon presiden lebih baik (12,3 persen," papae Qodari.

Dari hasil itu, kata dia, mereka yang setuju akan gerakan #2019GantiPresiden mengarahkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, yang sebesar 49,5 persen. Sementara, ada juga anomali yang tetap mendukung Jokowi sebesar 33,3 persen.

Adapun mereka yang tidak setuju gerakan tersebut, 52,3 persen akan mengarahkan dukungannya kepada Jokowi. Sedangkan, 19 persen akan memilih Prabowo.

"Mereka yang lebih setuju (sangat setuju) gerakan #2019GantiPresiden menyatakan yang paling tepat menggantikan Jokowi adalah Prabowo (32,6 persen), Gatot Nurmantyo (11,4 persen) dan Anies Baswedan (9 persen)," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Bawaslu Tegas terkait Polemik Kaus #2019GantiPresiden

Pidato Indonesia Bubar pada 2030

Pola yang sama juga terjadi pada soal pidato Indonesia Bubar Tahun 2030 yang pernah dilontarkan Prabowo.

Sebanyak 46,6 persen publik pernah mendengar, membaca atau mengetahui pidato tersebut. Namun yang tidak pernah mencapai 46 persen.

"Mayoritas publik yang mengetahui menyatakan tidak setuju dengan pidato tersebut 72,9 persen. Dan yang setuju 20,2 persen," katanya.

Alasan utama mereka tak setuju, seperti Indonesia akan maju (20,9 persen), hanya permainan politik (12,4 persen), harus optimistis (7,4 persen).

Halaman:


Terkini Lainnya

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com