Selain Rutan, Polri Juga Usul ke Jokowi Tambah Lapas "Maximum Security"

Kompas.com - 22/05/2018, 18:10 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan pada wartawan usai meninjau rutan cabang Salemba, Mako Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan di Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5). Kapolri meninjau Mako Brimob pasca insiden antara narapidana teroris dengan petugas yang mengakibatkan lima anggota Polri dan seroang teroris meninggal dunia. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18. Indrianto Eko SuwarsoKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) memberi keterangan pada wartawan usai meninjau rutan cabang Salemba, Mako Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan di Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5). Kapolri meninjau Mako Brimob pasca insiden antara narapidana teroris dengan petugas yang mengakibatkan lima anggota Polri dan seroang teroris meninggal dunia. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak hanya mengusulkan pembangunan rumah tahanan maksimum security baru di daerah Cikeas, Polri juga mengusulkan penambahan lembaga pemasyarakatan dengan level pengamanan maksimal (maximum security) untuk narapidana kasus terorisme kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya mengajukan usul juga untuk penambahan Lapas dengan maximum security," ujar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

"Karena nanti, kalau ada penegakkan hukum, tentu akan berujung pada kesediaan Lapas maximum security," lanjut dia.

Tito tidak menjelaskan lebih rinci soal apakah penambahan yang dimaksud adalah pembangunan gedung Lapas baru atau cukup memanfaatkan bangunan Lapas yang sudah ada.

Di Lapas dengan level pengamanan maksimal itu, para narapidana kasus terorisme akan diperlakukan khusus. Salah satunya yakni pembatasan komunikasi antarnarapidana dan penerapan program deradikalisasi.

"Karena treatment-nya tidak boleh sama dengan napi lainnya. Nanti kalau tidak napi lain akan terpengaruh," ujar Tito.

Sebab, Polri pernah memiliki pengalaman kasus terorisme yang direncanakan dari sel penjara, yakni pelatihan militer ilegal para teroris di Jalin Jantho, Aceh, 2009 silam.

"Kami pernah punya pengalaman kasus pelatihan militer terorisme ilegal di Aceh dikoordinir, dibicarakan dan direncanakan di Lapas Cipinang oleh Abu Bakar Baasyir, Aman Abdurrahman dan Raden Iwan Kurniawan dari tiga kelompok berbeda," lanjut Tito.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membangun rumah tahanan maximum security di Pusat Latihan Multifungsi Polri di daerah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Kapolri Usul ke Jokowi Bangun Rutan Maximum Security di Cikeas

Rumah tahanan maximum security itu akan menggantikan Rumah tahanan Cabang Salemba yang ada di Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok.

"Kami mengajukan usul agar (dibangun) Rutan cabang Salemba di Cikeas. Karena di situ ada markas satu resimen Brimob. Tapi itu dikelola oleh kepolisian menggantikan Rutan Mako Brimob" ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

"Sementara, (Rutan) yang di Mako Brimob sudah tidak kita pakai lagi karena memang tidak layak untuk maximum security bagi tersangka atau terdakwa terorisme," lanjut dia.

Kompas TV Diprediksi rombongan 58 tahanan terorisme yang dipindahkan akan tiba Minggu sore ini di Rutan Gunung Sindur.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X