Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Tak Tahu Nawacita Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 58,2 persen responden tak mengetahui atau tidak pernah mendengar agenda program prioritas Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sementara hanya 37,6 persen yang pernah mendengar dan mengetahui agenda tersebut, dan 4,3 persen lainnya tidak menjawab.

Hal itu terungkap dari survei Indo Barometer yang dilakukan sejak 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia.

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Adapun responden survei merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih pada saat survei dilakukan.

Baca juga: Merapal Doa, Menagih Janji Nawacita dari Dalam Rimba

"Kita bertanya dulu apakah pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, ternyata yang mengetahui lebih sedikit daripada yang tidak mengetahui. Sosialisasi Nawacita ternyata kurang," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari pada rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dari persentase yang pernah mendengar atau mengetahui, sebanyak 39,4 persen menyatakan puas atas pencapaian program Nawacita Jokowi-JK. Sementara, sebanyak 20 persen responden tidak puas. Dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 40,8 persen.

Berdasarkan peringkat pencapaian dari hasil survei, Nawacita pembangunan Indonesia dari daerah atau wilayah pedesaan, pelosok dan tertinggal memiliki tingkat kepuasan tertinggi sebesar 60,4 persen.

Disusul Nawacita terkait perlindungan warga negara, pertahanan dan keamanan serta memperkuat negara maritim sebesar 53,8 persen; peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan serta kesejahteraan (53,4 persen); reformasi sistem dan penegakan hukum (46,8 persen); dan revolusi karakter bangsa (46,5 persen).

Di sisi lain agenda Nawacita memperteguh kebinekaan dan restorasi sosial Indonesia sebesar 44 persen; peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing (43 persen); kemandirian ekonomi (41 persen) dan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya berada pada persentase terendah (34,4 persen).

Qodari melihat ada kesenjangan antara kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang mencapai 65,1 persen dan persentase kesadaran serta kepuasan publik akan Nawacita yang cenderung rendah.

Ia menyarankan agar di sisa pemerintahan Jokowi-JK, para menteri harus menyuarakan lebih giat lagi agenda Nawacita pemerintah kepada masyarakat.

"Jadi, Nawacita ini memang kurang disosialisasikan ke masyarakat. Menterinya memang bekerja tapi jarang mengaitkan dengan Nawacita. Ini tidak bisa tidak (dilakukan) karena itu visi misinya Presiden Jokowi," ujar Qodari.

Baca juga: Politisi Golkar: Impor Beras Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi

Terkait tingkat kepuasan, hasil survei menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 65,1 persen. Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebesar 32 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 2,9 persen.

Qodari memaparkan ada lima alasan utama publik menyatakan puas akan kinerja Jokowi-JK, yaitu pembangunan infrastruktur meningkat sebanyak 29,7 persen, banyak pencapaian (18,1 persen). 

Lalu, bantuan bagi rakyat kecil (13,8 persen), kinerja baik (8,7 persen) dan kebijakan tegas (5 persen).

"Sementara alasan utama publik menyatakan enggak puas adalah harga sembako belum stabil 19,1 persen, lapangan kerja masih terbatas 12,2 persen, banyak tenaga kerja Cina 10,3 persen," kata dia.

Selain itu terdapat pula alasan ketidakpuasan berupa kemiskinan dan kesenjangan sebesar 8 persen dan masih banyak korupsi 6,9 persen. 

Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen (hasil survei bisa bertambah atau berkurang 2,83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Qodari menyebutkan survei dibiayai secara mandiri.