Kompas.com - 22/05/2018, 14:42 WIB
Ilustrasi DPR: Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2015, di ruang sidang paripurna II, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015). Hadir Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. KOMPAS/ALIF ICHWANIlustrasi DPR: Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2015, di ruang sidang paripurna II, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015). Hadir Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) I Made Leo Wiratma menilai bahwa DPR memiliki semangat yang tinggi dalam bidang legislasi. Namun, hasilnya minim.

Menurut Leo, sepanjang Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, DPR tidak berhasil menyelesaikan satupun dari 48 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas.

"Dalam bidang legislasi, DPR ini semangatnya tinggi, tapi hasil kinerjanya minim," ujar Leo saat menggelar konferensi pers terkait evaluasi kinerja DPR Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2019, di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Baca juga: Tak Hanya Legislasi, Fungsi Pengawasan DPR Juga Dianggap Buruk

Leo menjelaskan, pada masa sidang I hingga III, DPR berhasil menyelesaikan satu RUU Prioritas.

Kemudian, DPR juga hanya mampu mengesahkan dua RUU Kumulatif Terbuka, yakni RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailang tentang Kerja Sama di Bidang Bidang Pertahanan dan RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

"Dengan demikian, DPR tak sanggup mempertahankan kemampuan untuk menyelesaikan satu RUU di tiap masa sidang," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Leo juga menyoroti RUU Prioritas yang tidak selesai pembahasannya dalam tiga kali masa sidang.

Baca juga: Menanti DPR Menggenjot Kinerja Legislasi...

DPR memperpanjang pembahasan beberapa RUU pada masa sidang V, yakni RKUHP, RUU Antiterorisme, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Leo menilai keputusan memperpanjang proses pembahasan RUU Prioritas menjadi kebiasaan yang kurang baik.

"Selain tidak efektif dan efisien, juga tak sesuai ketentuan pasal 99 UU MD3," kata Leo

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menyatakan, pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Badan Legislasi diselesaikan dalam 3 tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR.

Kompas TV KPK mengusulkan agar pembatasan transaksi uang kartal bisa kembali diperkecil hingga 25 juta rupiah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Nasional
Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Nasional
Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Nasional
Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Nasional
Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Nasional
Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.