Melindungi Para Pejuang Devisa di Malaysia

Kompas.com - 22/05/2018, 13:47 WIB
Para TKI ilegal dideportasi Pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Tunontaka Nunukan, Kalimatnan Utara, 21 Maret 2018. Kepolisian Resor Nunukan mengamankan dua warga Nunukan yang diduga akan menyelundupkan 8 TKI ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus. KOMPAS.com/SUKOCOPara TKI ilegal dideportasi Pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Tunontaka Nunukan, Kalimatnan Utara, 21 Maret 2018. Kepolisian Resor Nunukan mengamankan dua warga Nunukan yang diduga akan menyelundupkan 8 TKI ilegal ke Malaysia melalui jalur tikus.

Kasus yang dialami oleh Adelina dan Santi R Simbolon tentunya tidak boleh dianggap sepele, terlepas apakah Adelina atau Santi berstatus sebagai TKI legal atau ilegal.

Kasus mereka terjadi akibat adanya kelalaian negara yang tidak melakukan proses pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap para TKI dan terhadap pemberi kerja.

Negara, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, harus bekerja ekstra untuk mengawal semua TKI yang tercatat sebagai pekerja migran yang bekerja sesuai dengan aturan UU 18/2017.

Apabila masih ada temuan berbagai kasus pemberi kerja bermasalah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban bagi para pekerja migran kita, negara wajib berupaya melindungi secara maksimal agar pekerja migran kita tidak menjadi korban.

Begitupun apabila ternyata ada fakta pekerja migran ilegal asal Indonesia, maka negara wajib segera memulangkan tenaga kerja tersebut ke Tanah Air.

Selain itu, terhadap para TKI yang bandel dan sudah berulang kali menjadi tenaga migran ilegal dan menjadi "TKI kutu loncat", mau tidak mau dan suka tidak suka negara harus berani mencabut semua administrasi imigrasinya, termasuk mencabut paspor TKI tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang justru lebih buruk bagi TKI tersebut saat berada di negara lain sebab pekerja migran ilegal pasti sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang, baik dari pemberi kerja ataupun dari aparat penegak hukum di negara tempat mereka bekerja.

Peran negara

Hal paling urgen yang harus dilakukan negara pasca-tragedi Adelina dan Santi adalah dengan melakukan proses pendataan dan verifikasi ulang terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca-penerbitan UU 18/2017.

Pendataan itu harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia dan melibatkan para profesional WNI di Malaysia serta para mahasiswa yang sedang belajar di sana.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X