Menag Serahkan Kasus Penyerangan Jamaah Ahmadiyah ke Kepolisian

Kompas.com - 22/05/2018, 13:30 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus penyerangan dan perusakan rumah pengikut Jamaah Ahmadiyah kepada aparat penegak hukum.

Peristiwa itu terjadi di Lombok Timur pada Sabtu (19/5/2018) dan Minggu (20/5/2018).

"Itu pelanggaran hukum, tindak pidana, sehingga itu jadi ranah aparat penegak hukum," kata Lukman di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Baca juga: Rumah Jemaat Ahmadiyah Dirusak Warga, Polisi Upayakan Rekonsiliasi

Kementerian Agama RI terus memantau perkembangan penanganan kasus penyerangan dan perusakan rumah tersebut.

Termasuk memonitor keberadaan jamaah Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat tersebut.

"Kami tentu dari Kemenag memantau memonitor keberadaan dari umat Ahmadiyah," ujar Lukman.

Sebelumnya, pengikut Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur diserang oleh massa, pada Sabtu dan Minggu.

Baca juga: Sebelum Rumahnya Dirusak, Warga Ahmadiyah di Lombok Diminta Bertobat

Penyerangan tersebut mengakibatkan sejumlah rumah rusak, dan sepeda motor hancur.

Puluhan orang pengikut Jemaat Ahmadiyah harus dievakuasi oleh aparat ke Kantor Polres Lombok Timur.

Kapolres Lombok Timur AKBP M Eka Fathurhaman mengatakan, pihaknya akan mengupayakan penegakan hukum atas kejadian tersebut.

Ia menyebutkan, belasan orang sudah diperiksa polisi. Pihaknya mengupayakan penegakan hukum secepatnya.

Kompas TV Mediasi antara jemaat Ahmadiyah dan warga desa Gereneng, kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur di KODIM 1615 tidak menemukan titik temu.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X