KPK Pelajari Pengajuan "Justice Collaborator" Keponakan Setya Novanto

Kompas.com - 22/05/2018, 08:58 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/5/2018) malam. Reza JurnalistonJuru Bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/5/2018) malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menerima pengajuan justice collaborator (pihak yang bekerja sama) oleh tersangka kasus korupsi e-KTP Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Namun, saat ini KPK masih mempertimbangkan permintaan keponakan mantan Ketua DPR yang juga terpidana dalam kasus yang sama, Setya Novanto.

"Seperti yang muncul di fakta persidangan kami konfirmasi bahwa tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi) sudah mengajukan diri sebagai JC (justice collaborator). Tentunya saja kami mempertimbangkan dulu," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/5/2018) malam.

KPK, ucap Febri, harus melihat apakah Irvanto memenuhi syarat-syarat sebagai justice collaborator.

"Mulai dari pengakuan perbuatannya, mengungkap pelaku lain, dan memberikan keterangan secara signifikan, itu yang akan kami lihat lebih lanjut," kata Febri.

Baca juga: Setya Novanto dan Keponakan Sebut 5 Politisi Golkar yang Terima Uang E-KTP

Febri menuturkan, sikap konsistensi Irvanto dibutuhkan sampai proses persidangan. Misalnya, kata dia, keterangan yang disampaikan di persidangan.

Saat ditanya mengenai kapan permintaan untuk jadi justice collaborator diajukan oleh Irvanto, Febri menjawab telah beberapa waktu yang lalu.

"Dalam proses penyidikan inilah, lebih dari dua minggu lalu," kata Febri.

Meski demikian, Febri tak menjelaskan secara rinci apakah KPK menilai bahwa Irvanto telah mengakui perbuatannya dalam kasus korupsi e-KTP.

"Informasi yang terkait teknis masalah lain saya kira tidak tepat ya kami sampaikan, biarkan teman-teman di penyidikan yang bekerja. Kami saat ini fokus melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap bukti yang sudah ada," kata Febri.

Baca juga: Kenakan Rompi Oranye, Keponakan Setya Novanto Ditahan KPK

Saat ini, dia mengakui bahwa ada sejumlah proses yang harus dilakukan. Jawaban KPK soal justice collaborator itu pun membutuhkan waktu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X