Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Kasus Terorisme, TNI Harus Bisa Diproses Peradilan Umum jika Melanggar

Kompas.com - 21/05/2018, 19:31 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hati-hati dalam mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Busyro menegaskan bahwa upaya pemberantasan terorisme yang tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) tak bisa dilepaskan dari koridor penegakan hukum.

"Pelibatan TNI memerlukan kehati-hatian karena ketentuan dalam undang-undang, pemberantasan tindak pidana terorisme dimaksudkan dalam koridor penegakan hukum, yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana," ujar Busyro seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait pembahasan RUU Antiterorisme, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Baca juga: Ini Rencana Skema Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Menurut Busyro, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat dan menjadi pilihan terakhir.

Oleh sebab itu, pelibatan TNI harus melalui keputusan politik presiden bersama DPR.

Selain itu, lanjut Busyro, pelibatan TNI harus bersifat sementara. Artinya, jika kondisi darurat berakhir maka keterlibatan TNI juga harus berakhir.

Anggota TNI yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme pun harus terikat dengan peradilan umum, apabila diduga melakukan pelanggaran hukum saat melakukan tugasnya.

"Ketentuan ini (pelibatan TNI) hanya memperkuat ketentuan yant telah ada dalam UU TNI," kata Busyro.

Baca juga: Koopsusgab di Bawah Panglima TNI, tapi Bisa Dikendalikan Kapolri

Draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018 menyebut bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) menyatakan bahwa TNI bisa dilibatkan dalam operasi militer selain perang.

Sementara pada Pasal 5 UU TNI, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja.

Kompas TV Berikut Catatan KompasTV bersama Jurnalis KompasTV, Sofie Syarief. 


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com