Presiden Jokowi Resmikan Kereta Bandara Internasional Minangkabau

Kompas.com - 21/05/2018, 11:48 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan 17 sertipikat tanah wakaf kepada pengurus masjid, mushalla, serta surau di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Jumat (9/2/2018). Kementerian ATR/BPNPresiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan 17 sertipikat tanah wakaf kepada pengurus masjid, mushalla, serta surau di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Jumat (9/2/2018).

PADANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan masyarakat agar bisa membiasakan diri menggunakan angkutan massal yang saat ini terus dibangun pemerintah dalam upaya mengurangi kemacetan di jalan raya.

"Tanpa ada pembangunan angkutan massal yang memadai maka akan terus terjadi kemacetan. Semua kota di dunia juga akan macet kalau tidak ada pembangunan angkutan massal," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Kereta Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang, Senin (21/5/2018), seperti dikutip Antara.

Hadir dalam acara itu Iriana Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Presiden mengatakan, pembangunan kereta bandara di Padang adalah yang ketiga setelah di Jakarta dan Medan.


Kereta bandara di Soekaro-Hatta, misalnya, dibangun untuk memudahkan masyarakat menuju bandara dengan waktu singkat.

Di Jakarta, kata Presiden, penumpang yang akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta bisa memakan waktu berjam-jam.

"Bisa satu jam, bisa dua jam, bisa tiga jam tergantung seperti apa macetnya," kata Presiden.

Untuk mengurangi kepadatan di jalan raya, kata Presiden, pemerintah sedang membangun fasilitas transportasi massal seperti LRT, MRT, busway, serta kereta komuter.

Di Padang, kata Presiden, pemerintah juga ingin memberlakukan hal sama, yaitu membangun sarana angkutan massal yang aman dan memadai. Salah satunya kereta api BIM.

Untuk menarik minat masyarakat gunakan kereta bandara, pemerintah memberikan subsidi dengan hanya membayar Rp 10.000 per penumpang dari Padang ke BIM.

"Harga itu murah sekali. Coba kalau naik mobil bisa berjam-jam dan lebih mahal ongkosnya," kata Presiden.

Presiden mengatakan, kapasitas tampung BIM akan terus ditingkatkan dari sekarang 2,6 juta penumpang per tahun menjadi 5,7 juta penumpang akhir 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X