20 Tahun Reformasi, Perempuan Dinilai Masih Terkekang Oligarki Politik

Kompas.com - 20/05/2018, 18:20 WIB
Ketua Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Senin (8/1/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Komnas Perempuan Azriana di Jakarta, Senin (8/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan menilai sudah ada kemajuan dari gerakan afirmatif perempuan dalam bidang politik selama 20 tahun reformasi. Misalnya, soal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan calon legislatif.

Namun, Komisioner Komnas Perempuan Azriana Manalu menilai, partisipasi perempuan dalam ruang politik tidak bisa bebas. Sebab, menurut dia, masih terkekang oleh sistem politik yang oligarki dan politik dinasti.

"Kendati muncul kandidat-kandidat perempuan dalam kontestasi pemilu, yang terjadi adalah pelanggaran politik maskulin yang penuh penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan," ujar Azriana, di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Baca juga: Gerakan Perempuan dalam Pergolakan Reformasi 1998

Gerakan perempuan dalam bidang politik juga diakui telah berhasil mencapai pengakuan formal oleh negara. Namun, hal ini dinilai tidak sebanding dengan adanya redistribusi kuasa.

Komnas Perempuan mengatakan, perempuan memang memperoleh kuota 30 persen dalan pemilu, tetapi kemampuannya masih minim terhadap keberhasilan terpilih dalam pemilu.

Begitu juga di parlemen, banyak perempuan yang duduk di kursi Senayan, namun Komnas Perempuan menilai tak ada kekuatan yang nampak di dalamnya.

Baca juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah Kongres Perempuan Dunia ke-28

"Akhirnya perempuan digunakan oleh oligarki untuk melanggengkan budaya politik mereka. Dari mulai jadi dinasti politik, jadi kakaknya, istrinya, adiknya," kata komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin.

"Terus, perempuan juga ditunggangi menjadi alat bagian dari pemenuhan representasi itu," sambung dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X