Rame Hari Ini, Jumat 18 Mei 2018 - Kompas.com

Rame Hari Ini, Jumat 18 Mei 2018

Kompas.com - 18/05/2018, 19:23 WIB
Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.

KOMPAS.com - Berita apa saja yang mendapat banyak perhatian pembaca Kompas.com hari ini? Berikut tiga berita yang ramai sepanjang Jumat, 18 Mei 2018.

Kepsek dinonaktifkan gara-gara status soal terorisme

Setelah menjadi tersangka, FSA (37) terancam dicopot dari jabatan kepala sekolah SMP negeri di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ia pun terancam diberhentikan dari jabatannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan akan menerbitkan surat pemberhentian sementara terhadap FSA setelah ia menerima surat penahanan FSA oleh kepolisian.

"Akan diberhentikan sementara karena statusnya baru tersangka, bukan terpidana," kata Romi, Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Sebut Bom Surabaya Rekayasa, PNS Kayong Utara Ditahan

FSA ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalbar setelah diperiksa selama beberapa jam pada Rabu (16/5/2018). Usai ditetapkan sebagai tersangka, Polda Kalbar kemudian langsung menahannya.

Baca juga: PNS yang Sebut Bom Surabaya Rekayasa Diberhentikan Sementara dari Jabatannya

Tuntutan mati bagi terdakwa terorisme

Terdakwa kasus teror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Aman Abdurrahman, dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Aman dianggap bertanggung jawab saat aksi teror pada Januari 2016 tersebut.

Dalam sidang hari ini, jaksa menilai bahwa perbuatan Aman melanggar dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer. Dalam dakwaan kesatu primer, Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer.

Adapun dakwaan kedua primer, Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut jaksa, Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme.

Baca juga: Terdakwa Bom Thamrin Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati

Di balik aduan warga di Balai Kota DKI

Sejak dua tahun lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima aduan langsung dari warga melalui layanan aduan di Balai Kota Jakarta. Selama dua tahun itu pula, banyak cerita yang terjadi di balik laporan warga Ibu Kota.

Hal itu dikisahkan oleh para petugas penerima aduan warga. Mereka mengatakan, selama dua tahun, mereka bisa mengenali mana warga yang sering bolak-balik mengajukan aduan atau sekadar menyampaikan keluh kesah. Para petugas itu juga tahu mana warga yang berpura-pura.

Para petugas itu juga menerima banyak permintaan unit rumah susun oleh warga. Mereka berharap bisa mendapatkan rusun segera setelah datang ke pusat pemerintahan DKI. Padahal, prosedurnya tidak semudah itu. Lagi pula, banyak warga yang antre untuk meminta hal yang sama.

Baca juga: Sejuta Cerita dari Para Penerima Aduan Warga di Balai Kota DKI...

______________________________________

"Rame" adalah kata tak baku dari ramai. Rame merupakan topik baru di Kompas.com yang berisi ringkasan isu yang ramai atau menonjol dan mendapat atensi besar dari pembaca sepanjang satu hari.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Nasional
4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

Edukasi
7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

Regional
Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Regional
Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Nasional
KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

Nasional
Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Megapolitan
Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Internasional
Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Regional
Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Megapolitan
DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

Megapolitan
Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Nasional
Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Regional
Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Nasional
Close Ads X