PDI-P Yakin Penjajakan Koalisi dengan Demokrat Tak Terganggu - Kompas.com

PDI-P Yakin Penjajakan Koalisi dengan Demokrat Tak Terganggu

Kompas.com - 18/05/2018, 17:20 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (25/10/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno meyakini penjajakan koalisi dengan Demokrat di Pilpres tak akan terganggu meskipun Presiden Joko Widodo sempat menyinggung kebijakan BBM di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

"Tidak, tidak. Saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai kalau kami komparasi masa lalu seakan-akan kami mencari kambing hitam," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Demokrat Sebut Kritik Jokowi ke SBY Tak Hambat Penjajakan Koalisi dengan PDI-P

Ia mengatakan pidato Jokowi yang menyinggung kebijakan BBM di era Ketua Umum Demokrat itu untuk mempelajari konteksnya, bukan untuk menyalahkan.

Hendrawan pun meyakini SBY seorang negarawan sehingga tak akan tersinggung dengan pidato Jokowi itu.

"Pak SBY itu negarawan, SBY tokoh yang sangat kita hormati. Kami berharap tidak perlu emosional dalam menanggapi persoalan ini. Apalagi kita semua tahu syarat politisi katanya harus memiliki kelenturan emosional," lanjut dia.

Baca juga: PDI-P: Pidato Jokowi soal BBM Tak Bermaksud Menyudutkan SBY

Kritik Jokowi soal subsidi BBM era SBY disampaikan saat menghadiri workshop anggota DPRD PPP pada Selasa (15/5/2018) kemarin.

Jokowi awalnya menyinggung kebijakannya soal BBM satu harga. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengklaim harga BBM di wilayah terpencil, khususnya di kawasan Indonesia timur, bisa sama dengan di Jawa. Padahal, sebelumnya harga BBM di wilayah terpencil bisa mencapai Rp 60.000-Rp 100.000.

Jokowi kemudian menyinggung subsidi Rp 340 Triliun yang digelontorkan pemerintahan terdahulu. Ia tidak secara spesifik menyebut pemerintahan SBY.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Fokus Penuhi Janji Kampanye dan Tak Salahkan SBY

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga (BBM di tiap daerah) enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" kata Jokowi.

"Sekarang subsidi sudah enggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," tambah dia.

Kompas TV Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan pertemuan SBY dan Sohibul Iman hal yang biasa.


Komentar

Terkini Lainnya

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Nasional
4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

Edukasi
7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

Regional
Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Regional
Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Nasional
KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

Nasional
Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Megapolitan
Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Internasional
Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Regional
Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Megapolitan
DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

Megapolitan
Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Nasional
Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Regional
Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Nasional
Close Ads X