Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boyamin Laporkan Hatta Ali ke KY, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 18/05/2018, 16:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin bin Saiman melaporkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali ke Komisi Yudisial (KY), Jumat (18/5/2018) siang.

Boyamin menyebutkan, Ali melanggar kode etik hakim agung lantaran memberikan pernyataan ke publik bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Muchtar mengenai putusan praperadilan Nomor 24 /Pid.Prap/2018/PN. Jkt. Sel, adalah salah.

"Beliau menyampaikan statement kepada media massa, intinya, hakim Effendy Muchtar dalam membuat putusan praperadilan Century, dinilai melampaui wewenang," ujar Boyamin kepada Kompas.com, seusai melapor di ruangan pengaduan KY, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Baca juga: MAKI Surati KPK dan Bareskrim Minta Tindaklanjuti Putusan Praperadilan Kasus Century

"Bahkan, ada kalimat yang cukup jelas dan dijadikan judul berita, mengatakan, hakim (Effendy Muchtar) salah," ia melanjutkan.

"Pernyataan ke publik itu adalah bentuk pelanggaran kode etik. Karena dalam hukum, ada azas 'res judicata', yang artinya putusan itu harus dianggap benar walaupun semua orang, seluruh dunia, mengatakan salah," lanjut dia.

Semestinya, lanjut Boyamin, Hatta Ali tak boleh mengatakan demikian di depan publik.

Apabila melihat ada kejanggalan dalam putusan Effendy, seharusnya MA melakukan langkah prosedural. Misalnya melakukan penelitian atau memanggil hakim yang bersangkutan untuk diperiksa.

"Dan itu pun mestinya tertutup, bukan diumbar di media," ujar dia.

Baca juga: MA: Putusan Praperadilan Century Jadi Pengingat untuk KPK

Boyamin sekaligus menekankan bahwa segala proses itu pun tak dapat mengubah amar putusan.

Selain itu, laporan dugaan pelanggaran kode etik Hatta Ali ke KY juga didasarkan pada pernyataan Ali yang mengungkapkan bahwa hakim Effendy Muchtar didemosi akibat putusannya itu.

Menurut dia, sanksi demosi Muchtar itu juga tidak pantas diungkap ke publik. Apalagi, Boyamin yakin MA sama sekali belum memanggil Muchtar.

"Apabila ini demosi, seperti yang dikatakan Pak Hatta Ali, berarti sanksi kan. Saya yakin kemungkinan Effendy Muchtar juga belum dipanggil atau dimintai hak untuk membela diri. Tapi sudah dinyatakan salah, di depan publik pula," ujar Boyamin.

Baca juga: Putusan Praperadilan soal Century Cermin Tak Jelasnya Hukum Acara

Boyamin yakin KY merespons serius laporannya ini.

"Mestinya KY berusaha membentuk panel dan beri sanksi ke Pak Hatta Ali sepanjang ini betul-betul melanggar azas 'res judicata' itu. Saya menyerahkan kepada KY. Tapi saya yakin sih. Orang (dugaan pelanggaran kode etik) bentuknya pernyataan publik kok," lanjut Boyamin.

Dalam laporannya itu, Boyamin membawa bukti berupa 'print' sejumlah media online yang memuat pernyataan Ali.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com