Jaksa KPK Keberatan Fredrich Yunadi Hadirkan Ketua Peradi sebagai Ahli

Kompas.com - 18/05/2018, 14:30 WIB
Terdakwa Fredrich Yunadi menghadirkan Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/5/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINTerdakwa Fredrich Yunadi menghadirkan Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan keberatan kepada majelis hakim dalam persidangan terhadap Fredrich Yunadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Jaksa meminta agar hakim menolak Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Fauzie Yusuf Hasibuan memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan. Ahli yang meringankan tersebut dihadirkan oleh terdakwa Fredrich Yunadi.

"Kami keberatan karena terdakwa adalah advokat. Kami takut ada conflict of interest. Apalagi Fauzie Hasibuan satu organisasi dengan terdakwa," ujar jaksa Roy Riady kepada majelis hakim.

Baca juga: Tafsirkan Pernyataan Fredrich, Ahli Sebut Bakpao Berarti Sesuatu yang Besar

Apalagi, menurut Roy, kasus dugaan pelanggaran kode etik advokat yang melibatkan Fredrich belum diputus oleh Peradi.

Jaksa mengkhawatirkan ada konflik kepentingan jika Fauzie memberikan keterangan dalam persidangan.

"Bagaimana mau objektif jika dia (Fauzie) memberikan keterangan untuk anggotanya sendiri?" Kata Roy.

Jaksa juga keberatan dengan ahli Ahmad Yani yang juga dihadirkan Fredrich. Sebab, Ahmad Yani juga berprofesi sebagai advokat.

Baca juga: Beda Pendapat Ahli yang Dihadirkan Jaksa KPK dan Fredrich Yunadi

Ketua majelis hakim sempat menawarkan agar Fauzie tidak bersaksi sebagai ahli. Menurut hakim, sebaiknya Fauzie dihadirkan sebagai saksi yang meringankan terdakwa (ade charge).

Namun, setelah majelis hakim bermusyawarah, akhirnya tiga ahli yang dihadirkan Fredrich tetap diperbolehkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Tetapi, hakim akan tetap mencatat keberatan yang diajukan jaksa KPK.

"Keberatan JPU kami catat, tapi sudah kami putuskan semua akan kami periksa sebagai ahli dan akan kami sumpah," kata hakim Syaifudin Zuhri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X