Pengamat: Pelibatan TNI Berantas Terorisme Bergantung Pada BNPT dan Polri

Kompas.com - 17/05/2018, 21:15 WIB
Anggota Densus 88 Mabes Polri berjaga saat melakukan penggeledahan rumah terduga anggota jaringan teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD), di Perumahan Taman Tridaya Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (13/5). Tim Densus 88 melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti dari rumah tersebut usai menangkap terduga teroris berinisial MI alias AB, di kawasan Cikarang Selatan karena diduga terlibat jaringan teroris JAD Jabodetabek. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/ama/18 Risky AndriantoAnggota Densus 88 Mabes Polri berjaga saat melakukan penggeledahan rumah terduga anggota jaringan teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD), di Perumahan Taman Tridaya Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (13/5). Tim Densus 88 melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti dari rumah tersebut usai menangkap terduga teroris berinisial MI alias AB, di kawasan Cikarang Selatan karena diduga terlibat jaringan teroris JAD Jabodetabek. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/ama/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies Mufti Makarim menilai, penggunaan kekuatan militer dalam pemberantasan terorisme harus berdasarkan pada pertimbangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) dan Polri sebagai aparat penegak hukum.

Hal itu dia ungkapkan dalam merespons wacana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) TNI oleh pemerintah.

Baca juga: BNPT Dukung Pengaktifan Kembali Koopsusgab TNI untuk Tumpas Teroris

Menurut Mufti, jika mengacu pada draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), maka posisi Koopsusgab TNI seharusnya berada di bawah BNPT dan Polri.

"Koopsusgab TNI harus tetap ditempatkan di bawah BNPT dan Polri," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

Mufti menjelaskan, draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018 menempatkan BNPT sebagai leading sector pemberantasan terorisme.

Di sisi lain, aspek penindakan terorisme dilakukan sesuai dengan kerangka criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, Polri merupakan institusi yang berwenang melakukan penindakan.

Baca juga: BNPT DIsebut Bakal Jadi Leading Sector Pemberantasan Terorisme

Dengan demikian, kata Mufti, pelibatan TNI harus berdasarkan pada situasi dimana komponen negara lainnya benar-benar tidak mampu menanggulangi terorisme.

"Kalau konsekuensinya kita menerapkan BNPT sebagai leading sector lalu kemudian framework-nya criminal justice system, maka ini (pelibatan TNI) sangat bergantung pada pertimbangan BNPT dan kepolisian," kata Mufti.

"Jadi bukan kemana-mana bareng begitu. Ada polisi, ada Kopassus di situ. Itu buat saya sudah salah kaprah. Koopsusgab itu bukan soal jalan bareng, bagi-bagi kavling. Kita ingin menata semuanya jadi lebih baiklah," ucapnya.

Secara terpisah, anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengungkapkan bahwa BNPT akan menjadi leading sector penanggulangan terorisme.

Baca juga: Kepala BNPT Tak Sepakat jika Program Deradikalisasi Dianggap Gagal

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X