Pengamat: Pelibatan TNI Berantas Terorisme Bergantung Pada BNPT dan Polri - Kompas.com

Pengamat: Pelibatan TNI Berantas Terorisme Bergantung Pada BNPT dan Polri

Kompas.com - 17/05/2018, 21:15 WIB
Anggota Densus 88 Mabes Polri berjaga saat melakukan penggeledahan rumah terduga anggota jaringan teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD), di Perumahan Taman Tridaya Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (13/5). Tim Densus 88 melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti dari rumah tersebut usai menangkap terduga teroris berinisial MI alias AB, di kawasan Cikarang Selatan karena diduga terlibat jaringan teroris JAD Jabodetabek. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/ama/18Risky Andrianto Anggota Densus 88 Mabes Polri berjaga saat melakukan penggeledahan rumah terduga anggota jaringan teroris Jemaah Ansharut Daulah (JAD), di Perumahan Taman Tridaya Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (13/5). Tim Densus 88 melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti dari rumah tersebut usai menangkap terduga teroris berinisial MI alias AB, di kawasan Cikarang Selatan karena diduga terlibat jaringan teroris JAD Jabodetabek. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/ama/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies Mufti Makarim menilai, penggunaan kekuatan militer dalam pemberantasan terorisme harus berdasarkan pada pertimbangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) dan Polri sebagai aparat penegak hukum.

Hal itu dia ungkapkan dalam merespons wacana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) TNI oleh pemerintah.

Baca juga: BNPT Dukung Pengaktifan Kembali Koopsusgab TNI untuk Tumpas Teroris

Menurut Mufti, jika mengacu pada draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), maka posisi Koopsusgab TNI seharusnya berada di bawah BNPT dan Polri.

"Koopsusgab TNI harus tetap ditempatkan di bawah BNPT dan Polri," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

Mufti menjelaskan, draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018 menempatkan BNPT sebagai leading sector pemberantasan terorisme.

Di sisi lain, aspek penindakan terorisme dilakukan sesuai dengan kerangka criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, Polri merupakan institusi yang berwenang melakukan penindakan.

Baca juga: BNPT DIsebut Bakal Jadi Leading Sector Pemberantasan Terorisme

Dengan demikian, kata Mufti, pelibatan TNI harus berdasarkan pada situasi dimana komponen negara lainnya benar-benar tidak mampu menanggulangi terorisme.

"Kalau konsekuensinya kita menerapkan BNPT sebagai leading sector lalu kemudian framework-nya criminal justice system, maka ini (pelibatan TNI) sangat bergantung pada pertimbangan BNPT dan kepolisian," kata Mufti.

"Jadi bukan kemana-mana bareng begitu. Ada polisi, ada Kopassus di situ. Itu buat saya sudah salah kaprah. Koopsusgab itu bukan soal jalan bareng, bagi-bagi kavling. Kita ingin menata semuanya jadi lebih baiklah," ucapnya.

Secara terpisah, anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengungkapkan bahwa BNPT akan menjadi leading sector penanggulangan terorisme.

Baca juga: Kepala BNPT Tak Sepakat jika Program Deradikalisasi Dianggap Gagal

Menurut Arsul, setelah RUU Antiterorisme disahkan, maka BNPT bertugas antara lain menetapkan strategi kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Arsul menjelaskan, strategi kesiapsiagaan nasional mencakup tiga aspek penanggulangan terorisme.

Selain aspek penindakan, ada pula dua aspek pencegahan, yakni kontra-radikalisasi dan deradikalisasi.

Kontra-radikalisasi dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang belum terpapar dengan paham-paham radikalisme, namun punya potensi untuk terpapar.

Baca juga: Pansus: RUU Antiterorisme Perkuat Kewenangan dan Kelembagaan BNPT

Sedangkan, deradikalisasi ditujukan terhadap mereka yang sudah terpapar paham radikalisme.

"Dalam strategi ini maka selain penindakan, juga mencakup dua kerja pencegahan yakni kontra-radikalisasi dan deradikalisasi," tuturnya, Kamis.

Dalam draf RUU Antiterorime per 18 April 2018, kelembagaaan dan kewenangan BNPT diatur lebih tegas dalam bab VIIA.

BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.

Baca juga: Mendagri Yakin Kapolri dan Kepala BNPT Mampu Tangani Terorisme

Lembaga tersebut berfungsi menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, program penanggulangan terorisme, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Selain itu, BNPT juga bertugas mengoordinasikan program pemulihan korban.

Kompas TV Pengeboman di Surabaya, dalam konteks global, bertujuan jadi alat propaganda ISIS.


Komentar

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Nasional
Close Ads X