Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Harus Diatur Lebih Detail

Kompas.com - 17/05/2018, 20:01 WIB
Petugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIPetugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security, and Peace Studies Mufti Makarim berpendapat bahwa mekanisme pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus diatur secara detail.

Menurut Mufti, pemerintah harus memperjelas sampai sejauh mana keterlibatan militer dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh TNI dalam menanggulangi terorisme. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir terkait hal teknis pelibatan TNI.

"Perpres-nya (peraturan presiden) diharapkan memberikan deskripsi terhadap kewenangan yang sebenarnya sudah ada di UU TNI, khususnya yang terkait dengan OMSP (Operasi Militer Selain Perang)," ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

"Pada level tertentu ketika gradasinya meningkat pada keamanan nasional, maka bisa diadakan operasi militer perang yang dikhususkan untuk terorisme," tuturnya.

Baca juga: Yang Perlu Diketahui dari Koopsusgab, Gabungan Satuan Elite TNI Tumpas Teroris

Ketentuan pelibatan TNI memang belum diatur secara detail dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( RUU Antiterorisme)

Draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018 menyatakan pelibatan TNI mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI). Pasal 7 Ayat (2) UU TNI menyebut, TNI bisa dilibatkan dalam operasi militer selain perang.

Pengerahan kekuatan militer untuk operasi selain perang mensyaratkan tiga hal, yakni keputusan politik presiden, situasi kedaulatan teritorial terancam dan komponen negara lainnya menyatakan tidak bisa atau tidak mampu menangani suatu aksi terorisme.

Ketentuan detail terkait teknis pelibatan TNI akan diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Baca juga: Setara Institute: Koopsusgab TNI Jangan sampai Jadi Teror Baru bagi Warga

Mufti pun menegaskan bahwa mekanisme pelibatan TNI dalam perpres harus sesuai dengan unsur dominan yang dianut dalam RUU Antiterorisme. Dengan demikian, perlu ada akuntabilitas dan pembatasan kewenangan TNI terkait pemberantasan terorisme.

"RUU Antiterorimse kita itu kan unsur dominannya pencegahan, deteksi dini, penindakan dan deradikalisasi," ucapnya.

"Bisa dibayangkan kalau nanti Perpres ini akan membolehkan tentara untuk masuk ke mana saja dengan alasan itu kewenangan yang sudah ada di UU TNI. Apakah tentara juga akan melakukan operasi militer selain perang dalam konteks deradikalisasi?" kata Mufti.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X