Pengamat: Koopsusgab TNI Harus Dikontrol DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, diaktifkannya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI justru jangan sampai melahirkan situasi yang mencekam di masyarakat.

Oleh sebab itu, kerja-kerja Koopsusgab TNI harus termonitor dengan baik. Tidak hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, melainkan juga oleh wakil rakyat di Senayan.

"Saya berharap wakil rakyat ikut memonitoring atau mengontrol bagaimana operasi di lapangan kelak. Rakyat butuh kepastian bahwa Koopsusgab bukan entitas baru yang justru akan melahirkan situasi politik keamanan semakin mencekam," ujar Harits kepada Kompas.com, Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Wacana Koopsusgab TNI Dinilai Tak Relevan dengan Pembahasan RUU Antiterorisme

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun, lanjut Harits, perlu menjelaskan ke publik secara transparan mengenai rinci organisasi dan apa saja tugas pokok dan fungsi dari gabungan personel dari satuan elite TNI matra darat, laut dan udara tersebut.

Selain itu, pemerintah juga harus mampu menunjukkan payung hukum diaktifkannya kembali Koopsusgab itu.

"Penting bahwa tugas tambahan itu wajib ada payung hukum yang jelas agar tidak ada tumpang tingih. Agar semua terukur dan akuntabel. Rakyat butuh kwyakinan bahwa NKRI aman dan TNI mengambil peran secara proporsional," ujar Harits.

Harits pun menilai, keberadaan Koopsusgab diperlukan di tengah situasi keamanan dalam negeri yang dilanda aksi terorisme.

"Saya melihat konstalasi politik keamanan yang sangat dinamis, ke depannya, operasi gabungan sepertinya mendesak dibutuhkan," ujar Harits.

"Di sisi lain, saya melihat sebenarnya Koopsusgab itu juga untuk kebutuhan internal di TNI. Kebutuhan memadukan dan menganulir ego sektoral pasukan-pasukan khusus TNI, yaitu Kopassus di TNI AD, Den Jaka di TNI AL dan Den Bravo di TNI AU," lanjut Harits.

Diberitakan, serangkaian teror bom di beberapa daerah di Indonesia, beberapa waktu terakhir, direspons serius pemerintah. Personel TNI yang berasal dari sejumlah satuan elite matra darat, laut dan udara dipanggil secara khusus untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Baca juga: Yang Perlu Diketahui dari Koopsusgab, Gabungan Satuan Elite TNI Tumpas Teroris

Para personel TNI terlatih itu tergabung dalam Komando Operasi Khusus Gabungan TNI atau yang disingkat Koopsusgab TNI.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko kepada wartawan, Rabu (16/5/2018) kemarin, mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko.

Diketahui, pertama kali, Koopsusgab TNI dibentuk ketika Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan.