Pengamat: Koopsusgab TNI Harus Dikontrol DPR

Kompas.com - 17/05/2018, 18:24 WIB
Sejumlah petugas kepolisian bersiaga pascapenyerangan di Mapolda Riau, Pekanbaru, Riau, Rabu (16/5/2018). Mapolda Riau diserang terduga teroris pada Rabu pagi sekitar pukul 09.05 WIB menyebabkan 4 orang menjadi korban, satu polisi tewas dan 3 orang lainnya luka-luka, termasuk jurnalis. ANTARA FOTO/FB ANGGOROSejumlah petugas kepolisian bersiaga pascapenyerangan di Mapolda Riau, Pekanbaru, Riau, Rabu (16/5/2018). Mapolda Riau diserang terduga teroris pada Rabu pagi sekitar pukul 09.05 WIB menyebabkan 4 orang menjadi korban, satu polisi tewas dan 3 orang lainnya luka-luka, termasuk jurnalis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, diaktifkannya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) TNI justru jangan sampai melahirkan situasi yang mencekam di masyarakat.

Oleh sebab itu, kerja-kerja Koopsusgab TNI harus termonitor dengan baik. Tidak hanya oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, melainkan juga oleh wakil rakyat di Senayan.

"Saya berharap wakil rakyat ikut memonitoring atau mengontrol bagaimana operasi di lapangan kelak. Rakyat butuh kepastian bahwa Koopsusgab bukan entitas baru yang justru akan melahirkan situasi politik keamanan semakin mencekam," ujar Harits kepada Kompas.com, Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Wacana Koopsusgab TNI Dinilai Tak Relevan dengan Pembahasan RUU Antiterorisme

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun, lanjut Harits, perlu menjelaskan ke publik secara transparan mengenai rinci organisasi dan apa saja tugas pokok dan fungsi dari gabungan personel dari satuan elite TNI matra darat, laut dan udara tersebut.

Selain itu, pemerintah juga harus mampu menunjukkan payung hukum diaktifkannya kembali Koopsusgab itu.

"Penting bahwa tugas tambahan itu wajib ada payung hukum yang jelas agar tidak ada tumpang tingih. Agar semua terukur dan akuntabel. Rakyat butuh kwyakinan bahwa NKRI aman dan TNI mengambil peran secara proporsional," ujar Harits.

Harits pun menilai, keberadaan Koopsusgab diperlukan di tengah situasi keamanan dalam negeri yang dilanda aksi terorisme.

"Saya melihat konstalasi politik keamanan yang sangat dinamis, ke depannya, operasi gabungan sepertinya mendesak dibutuhkan," ujar Harits.

"Di sisi lain, saya melihat sebenarnya Koopsusgab itu juga untuk kebutuhan internal di TNI. Kebutuhan memadukan dan menganulir ego sektoral pasukan-pasukan khusus TNI, yaitu Kopassus di TNI AD, Den Jaka di TNI AL dan Den Bravo di TNI AU," lanjut Harits.

Diberitakan, serangkaian teror bom di beberapa daerah di Indonesia, beberapa waktu terakhir, direspons serius pemerintah. Personel TNI yang berasal dari sejumlah satuan elite matra darat, laut dan udara dipanggil secara khusus untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Baca juga: Yang Perlu Diketahui dari Koopsusgab, Gabungan Satuan Elite TNI Tumpas Teroris

Para personel TNI terlatih itu tergabung dalam Komando Operasi Khusus Gabungan TNI atau yang disingkat Koopsusgab TNI.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko kepada wartawan, Rabu (16/5/2018) kemarin, mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko.

Diketahui, pertama kali, Koopsusgab TNI dibentuk ketika Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan.

Kompas TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun dibuat gemas dengan kinerja anggota dewan yang tidak kunjung merampungkan revisi undang undang anti-terorisme.

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X