Pimpinan DPR Minta Pembentukan Koopsusgab Disesuaikan Undang-undang - Kompas.com

Pimpinan DPR Minta Pembentukan Koopsusgab Disesuaikan Undang-undang

Kompas.com - 17/05/2018, 15:03 WIB
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017)Kompas.com/YOGA SUKMANA Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) untuk memberantas terorisme harus menyesuaikan undang-undang yang berlaku.

Saat ini, sedang berlangsung pembahasan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme).

Agus mengatakan rencana pembentukan Koopsusgab sedianya mengikuti hasil revisi undang-undang tersebut beserta Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca juga: Yang Perlu Diketahui dari Koopsusgab, Gabungan Satuan Elite TNI Tumpas Teroris

Sebab di dalam Undang-undang TNI dibahas pelibatan TNI di luar perang.

"Tentunya harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Undang-undang terorisme yang direvisi dan sebentar lagi akan kita berlakukan karena kan kita tinggal menunggu pengesahan dalam artian finalisasi kemudian disahkan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Ia menambahkan, dalam pemberantasan terorisme sudah seyogianya TNI dilibatkan namun tetap harus didasari undang-undang yang berlaku.

Baca juga: RUU Antiterorisme Dinilai Lebih Efektif Ketimbang Aktifkan Koopsusgab TNI

Agus meyakini jika Polri dan TNI memiliki koordinasi yang baik ke depannya aksi teror akan semakin berkurang.

"Karena memang TNI dan Polri sendiri banyak mempunyai keahlian-keahlian di bidang terorisme di bidang intelijen yang apabila kemampuan ini digabung tentunya akan menjadi manfaat yang tertinggi bagi negara," ucap Agus.

"Nanti juga akan dibahas lebih detail dalam Undang-undang Terorisme tersebut. Kalau secara makro tentunya manakala negara membutuhkan tugas perbantuan dapat dilaksankan," lanjut politisi Demokrat itu.

Baca juga: Setara Institute: Koopsusgab TNI Harus Berada di Bawah Koordinasi Polri

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memastikan, Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme.

Diketahui Koopsusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, maupun udara.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Pak Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Kompas TV Pemerintah kembali menagih penyelesaian serta pengesahan revisi UU Tindak Pidana Terorisme kepada DPR.


Komentar

Terkini Lainnya

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Tiga Menteri Jadi Timses, Istana Pastikan Kinerja Tidak Terganggu

Nasional
4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

4 Dosen Peraih Akademisi Terbaik Kemenristek, Universitas Mana Saja?

Edukasi
7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar

Regional
Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Pemasok Miras Oplosan yang Tewaskan 3 Orang Mengaku Mantan Atlet

Regional
Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Mendikbud Sebut Tindakan Joni Tunjukkan Keberhasilan Pendidikan Karakter

Nasional
KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

KPK Tahan 2 Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

Nasional
Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Siswa SMK di Jaksel Diduga Ditendang dan Diinjak Kakak Kelasnya

Megapolitan
Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Malaysia Gelar Pencarian Bahan Radioaktif yang Dilaporkan Menghilang

Internasional
Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Tak Dengar Peringatan Warga, Pengemudi Mobil Tewas Tertabrak Kereta di Bekasi

Megapolitan
Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Merasa Dibohongi Manajemen, Ratusan Sopir Go-Car Geruduk Kantor Go-Jek

Regional
Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda

Megapolitan
DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

DKI Akan Ubah Gedung Eks Kodim Jadi Taman Budaya Benyamin Sueb

Megapolitan
Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Fahri Hamzah: Pemerintah Harusnya Prioritaskan Korban Gempa Lombok, Bukan Pariwisata

Nasional
Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Kirim Bantuan ke Lombok, Rombongan Pemda DIY ikut Merasakan Gempa

Regional
Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Periksa Bupati Labuhanbatu Utara, KPK Dalami Proses Pembahasan Dana Perimbangan

Nasional
Close Ads X