Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko PMK Gelar Rapat Bahas Keamanan Asian Games 2018

Kompas.com - 17/05/2018, 14:02 WIB
Moh Nadlir,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri terkait keamanan Asian Games 2018.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

"Asian Games ini tinggal 92 hari lagi dan salah satu aspek yang penting adalah penanganan keamananan," ujar Puan.

Menurut Puan, masalah keamanan menjadi sorotan dan harus dibahas secara serius di tengah situasi dalam negeri yang rawan terjadi aksi teror.

Baca juga: Sejumlah Negara Peserta Asian Games 2018 Pertanyakan Situasi Keamanan

"Ini menjadi penting sehingga acara dapat berlangsung baik. Ini butuh sinergi kementerian/lembaga," kata Puan.

Puan menegaskan, saat ini keamanan menjadi fokus pemerintah agar penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Asia yang digelar di Jakarta dan Palembang tersebut terlaksana tanpa gangguan.

Karenanya, berbagai kementerian/lembaga terkait, kata Puan, perlu merumuskan langkah-langkah pengamanan Asian Games.

"Kita rapat sinergi, samakan visi dan misi menyambut Asian Games 2018 dan untuk bisa menyukseskan Asian Games," ujar Puan.

Baca juga: Bappenas: Asian Games 2018 Harus Bebas Teror

Hadir dalam rapat tersebut antara lain, Chief de Mission (CdM) Asian Games 2018 Komjen Pol Syafruddin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.

Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta sejumlah pihak lainnya.

Kompas TV Sejauh ini, rencana pelaksanaan Asian Games tanggal 18 Agustus juga sesuai rencana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com