Bupati Bengkulu Selatan Diduga Terima Suap Rp 98 juta Terkait Proyek Jalan dan Jembatan

Kompas.com - 16/05/2018, 21:34 WIB
Petugas kepolisian menggiring Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat tiba di Polda Bengkulu, Bengkulu, Selasa (15/5). KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud di kediamannya di Jalan Gerak Alam, Manna, Bengkulu Selatan, pada pukul 19.20 Wib. Turut terjaring OTT, istri dari Dirwan Mahmud, Heni Dirwan, wiraswasta JU, dan WA dengan barang bukti uang sekitar Rp100 juta. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/kye/18 David MuharmansyahPetugas kepolisian menggiring Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat tiba di Polda Bengkulu, Bengkulu, Selasa (15/5). KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud di kediamannya di Jalan Gerak Alam, Manna, Bengkulu Selatan, pada pukul 19.20 Wib. Turut terjaring OTT, istri dari Dirwan Mahmud, Heni Dirwan, wiraswasta JU, dan WA dengan barang bukti uang sekitar Rp100 juta. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/kye/18
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta dari Juhari, kontraktor yang dijanjikan proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan, uang Rp 98 juta itu diduga sebagai bagian commitment fee sebesar 15 persen dari nilai lima proyek. Nilai lima proyek infrastruktur itu sebesar Rp 750 juta.

"Adapun, total commitment fee yang disepakati sebesar Rp 112,5 juta," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Menurut Basaria, dalam kasus ini Dirwan menjanjikan Juhari akan mendapatkan pekerjaan proyek pembanguan jalan dan jembatan.

 

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Istri, dan Keponakannya sebagai Tersangka

Dirwan menjanjikan setiap pengadaan barang dan jasa dalam tiap proyek akan dipecah di bawah Rp 200 juta. Tujuannya, agar pelaksana proyek dapat dipilih tanpa proses lelang, atau penunjukkan langsung.

Menurut Basaria, praktik serupa diduga sudah terjadi sejak 2017.

"Jumlah yang diamankan memang tidak besar, tapi commitment fee 15 persen untuk tiap proyek. Bayangkan tiap proyek dalam setahun sudah sangat banyak," kata Basaria.

Atas dugaan penerimaan suap tersebut, KPK menetapkan Dirwan Mahmud dan istrinya Hendrati sebagai tersangka.

Baca juga: Tiga Pekan Lalu, Bupati Bengkulu Selatan Diingatkan KPK Jangan Korupsi

Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Pertama, Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati. Menurut Basaria, Nursilawati merupakan keponakan Dirwan Mahmud.

Terakhir, KPK mentapkan Juhari, seorang kontraktor yang sudah biasa menjadi rekanan di Pemkab Bengkulu Selatan.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Nasional
DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

Nasional
Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Saat Desakan Penundaan Pilkada 2020 Kian Menguat...

Nasional
Mendes Terbitkan Peraturan soal Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Mendes Terbitkan Peraturan soal Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Nasional
Tenaga Kesehatan Mulai Keletihan, Satgas Covid-19 Minta Tambahan

Tenaga Kesehatan Mulai Keletihan, Satgas Covid-19 Minta Tambahan

Nasional
Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Nasional
Nasdem: Tak Bijak Pilkada Ditunda gara-gara Ketua KPU Positif Covid-19

Nasdem: Tak Bijak Pilkada Ditunda gara-gara Ketua KPU Positif Covid-19

Nasional
Wisma Atlet Kemayoran Masih Bisa Tampung Pasien Covid-19, Ini Rinciannya...

Wisma Atlet Kemayoran Masih Bisa Tampung Pasien Covid-19, Ini Rinciannya...

Nasional
Muhammadiyah: Presiden Perlu Mengevaluasi Para Menteri soal Penanganan Covid-19

Muhammadiyah: Presiden Perlu Mengevaluasi Para Menteri soal Penanganan Covid-19

Nasional
Positif Covid-19, Menteri Agama Diisolasi di Rumah Sakit

Positif Covid-19, Menteri Agama Diisolasi di Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X