Sekjen Gerindra Sebut Kandidat Cawapres Prabowo Kurang dari Lima Nama - Kompas.com

Sekjen Gerindra Sebut Kandidat Cawapres Prabowo Kurang dari Lima Nama

Kompas.com - 16/05/2018, 20:42 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, saat ini partainya masih terus mempertimbangkan beberapa nama kandidat calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Menurut Muzani, daftar kandidat cawapres Prabowo telah mengerucut menjadi kurang dari lima nama.

"Calon wakil presiden dipikirkan bareng dengan partai calon mitra koalisi. Kami minta agar persoalan ini terus digodok, tidak perlu terburu-buru," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

"Ya enggak banyak. Jari kita ini kebanyakan," kata dia saat ditanya berapa jumlah nama kandidat yang ada saat ini.

Baca juga: Penentuan Cawapres di Kubu Prabowo Dinilai Lebih Sengit daripada Jokowi

Ia pun membenarkan saat dikonfirmasi apakah nama kandidat cawapres Prabowo telah mengerucut menjadi kurang dari lima nama. Namun, ia enggan menyebut nama lima kandidat tersebut

"Ya pokoknya begitulah," ucapnya.

Dari lima nama itu, lanjut Muzani, akan diputuskan satu nama berdasarkan keputusan bersama dengan ketua umum partai calon mitra koalisi Partai Gerindra.

Hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi besar menjadi mitra koalisi Partai Gerindra pada Pilpres 2019.

"Keputusan utama ada dalam kebersamaan koalisi. Para ketua umum partai, yang dilihat adalah penerimaan oleh semua. Siapa yang paling diterima untuk memenangkan," ujar Muzani.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyambut baik sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2019.

Sohibul memastikan, partainya siap berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo.

Baca juga: Tim Pemenangan: Ada 13 Nama Siap Jadi Cawapres Prabowo

Namun, dengan syarat, Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader PKS yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden.

Adapun sembilan kader PKS yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Partai Gerindra cukup berkoalisi dengan PKS untuk mengusung capres-cawapres. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil Pemilu Legislatif 2014.

Jumlah kursi Partai Gerindra dan PKS di DPR saat ini sebanyak 113 kursi atau 20,18 persen.

Namun, Partai Gerindra juga menginginkan berkoalisi dengan partai-partai yang belum memastikan dukungannya pada Pilpres 2019.

Saat ini ada tiga partai yang belum memastikan dukungan, yakni PAN, PKB, dan Partai Demokrat. Sementara masing-masing parpol memiliki keinginan agar kadernya bisa maju dalam pilpres.

Kompas TV Partai Gerindra mengapresiasi usulan PKS yang mengajukan 9 nama calon wakil presiden pendapamping Prabowo Subianto.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Nasional
Close Ads X