Wiranto Sebut RUU Antiterorisme Diperlukan agar Aparat Bisa Cegah Teror - Kompas.com

Wiranto Sebut RUU Antiterorisme Diperlukan agar Aparat Bisa Cegah Teror

Kompas.com - 16/05/2018, 19:17 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.Fabian Januarius Kuwado Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berharap Pansus Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera merampungkan tugasnya.

UU Nomor 5 Tahun 2003, kata Wiranto, perlu direvisi agar aparat punya payung hukum untuk mencegah aksi terorisme yang bisa menimbulkan banyak korban. 

"Kita mengharapkan sebelum ada korban, sebelum ada aksi itu sudah ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh aparat keamanan," kata Wiranto di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Menurut Wiranto, langkah-langkah pencegahan tersebut hanya bisa dilakukan jika payung hukumnya telah ada.

"Ini butuh payung hukum, sedang kita perjuangkan. Aparat keamanan perlu senjata, senjatanya apa, ya payung hukum itu," ujar Wiranto.

Wiranto percaya RUU Antiterorisme tersebut akan memberikan kewenangan yang dibutuhkan aparat keamanan.

Baca juga: LIPI Sebut Motif Politik dan Ideologi di RUU Antiterorisme Bikin Susah

"Yang dicari aparat keamanan, adanya payung hukum yang dapat membuat mereka lebih leluasa untuk bertindak, melakukan langkah-langkah preventif," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI dan kementerian terkait untuk mempercepat Revisi Undang-Undang Antiterorisme.

Ia mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu.

"Artinya, sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepatnya-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang," kata Jokowi.

Presiden menekankan, revisi UU ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas terorisme dalam pencegahan maupun dalam penindakan.

"Kalau nantinya di bulan Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu," kata Jokowi.

Kompas TV Rangkaian teror bom yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia membuat desakan penyelesaian Undang-Undang Antiterorisme semakin menguat.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisMoh Nadlir
EditorKrisiandi
Komentar

Terkini Lainnya

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Internasional
Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Megapolitan
5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

Megapolitan
Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Megapolitan
Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Regional
Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Megapolitan
Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Nasional
Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Internasional
'Megapolitan' Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

"Megapolitan" Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

Regional
Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Nasional
Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Regional
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Nasional
Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

Megapolitan
Beredarnya Surat Permohonan THR Jelang Idul Fitri dan Bantahan FBR...

Beredarnya Surat Permohonan THR Jelang Idul Fitri dan Bantahan FBR...

Megapolitan
Aburizal Bakrie: Adinda Dedi Mulyadi Pantas Menjadi Pemimpin

Aburizal Bakrie: Adinda Dedi Mulyadi Pantas Menjadi Pemimpin

Regional

Close Ads X