Fadli Zon Minta Presiden Evaluasi BIN dan Polri - Kompas.com

Fadli Zon Minta Presiden Evaluasi BIN dan Polri

Kompas.com - 16/05/2018, 18:24 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi pimpinan Polri dan Badan Intelijen Negara ( BIN).

Hal itu disampaikan Fadli terkait serangkaian aksi teror mulai dari kerusuhan dan penyanderaan di Markas Komando (Mako) Brimob hingga serangkaian ledakan di Surabaya, Jawa Timur.

"Ya harus ada evaluasi. Kepada BIN, kepolisian, BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, ada penindakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Penanganan Narapidana Terorisme

Apalagi, lanjut Fadli, anggaran Polri dan BIN di tahun ini mengalami peningkatan. Ia menilai dengan anggaran yang lebih semestinya kinerja BIN dan Polri lebih optimal.

Fadli pun kembali menyinggung penyanderaan dan kerusuhan di Mako Brimob. Ia menilai tak semestinya polisi kehilangan kendali hingga 36 jam atas penguasaan Rumah Tahanan di sana.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Butuh Evaluasi Sistem Pengamanan Mako Brimob

Karena itu ia meminta Presiden mengevaluasi besar-besaran Pimpinan Polri dan BIN terkait kasus teror dengan meningkatnya anggaran kedua lembaga negara.

"Anggaran BIN aja makin besar. Berkali lipat, anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dong dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017 anggaran polisi luar biasa peningkatannya," lanjut Fadli.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meminta Polri melakukan evaluasi terhadap penempatan napi terorisme di Rutan yang ada.


Komentar

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Nasional
Close Ads X