JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi pimpinan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Hal itu disampaikan Fadli terkait serangkaian aksi teror mulai dari kerusuhan dan penyanderaan di Markas Komando (Mako) Brimob hingga serangkaian ledakan di Surabaya, Jawa Timur.
"Ya harus ada evaluasi. Kepada BIN, kepolisian, BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, ada penindakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Penanganan Narapidana Terorisme
Apalagi, lanjut Fadli, anggaran Polri dan BIN di tahun ini mengalami peningkatan. Ia menilai dengan anggaran yang lebih semestinya kinerja BIN dan Polri lebih optimal.
Fadli pun kembali menyinggung penyanderaan dan kerusuhan di Mako Brimob. Ia menilai tak semestinya polisi kehilangan kendali hingga 36 jam atas penguasaan Rumah Tahanan di sana.
Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Butuh Evaluasi Sistem Pengamanan Mako Brimob
Karena itu ia meminta Presiden mengevaluasi besar-besaran Pimpinan Polri dan BIN terkait kasus teror dengan meningkatnya anggaran kedua lembaga negara.
"Anggaran BIN aja makin besar. Berkali lipat, anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dong dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017 anggaran polisi luar biasa peningkatannya," lanjut Fadli.