Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Minta Presiden Evaluasi BIN dan Polri

Kompas.com - 16/05/2018, 18:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi pimpinan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Hal itu disampaikan Fadli terkait serangkaian aksi teror mulai dari kerusuhan dan penyanderaan di Markas Komando (Mako) Brimob hingga serangkaian ledakan di Surabaya, Jawa Timur.

"Ya harus ada evaluasi. Kepada BIN, kepolisian, BNPT, itu harus dievaluasi dong, mereka yang mempunyai tupoksi untuk masalah ini, ada pencegahan, ada penindakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Penanganan Narapidana Terorisme

Apalagi, lanjut Fadli, anggaran Polri dan BIN di tahun ini mengalami peningkatan. Ia menilai dengan anggaran yang lebih semestinya kinerja BIN dan Polri lebih optimal.

Fadli pun kembali menyinggung penyanderaan dan kerusuhan di Mako Brimob. Ia menilai tak semestinya polisi kehilangan kendali hingga 36 jam atas penguasaan Rumah Tahanan di sana.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Butuh Evaluasi Sistem Pengamanan Mako Brimob

Karena itu ia meminta Presiden mengevaluasi besar-besaran Pimpinan Polri dan BIN terkait kasus teror dengan meningkatnya anggaran kedua lembaga negara.

"Anggaran BIN aja makin besar. Berkali lipat, anggaran kepolisian juga naiknya dalam berapa tahun ini berkali lipat. Tapi peningkatan anggaran ini harusnya sejalan dong dengan kinerja. Dari 2014 ke 2017 anggaran polisi luar biasa peningkatannya," lanjut Fadli.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meminta Polri melakukan evaluasi terhadap penempatan napi terorisme di Rutan yang ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com