Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Bahas Penanganan WNI yang Pulang dari Suriah

Kompas.com - 16/05/2018, 16:03 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah akan segera membahas penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang telah pulang dari Suriah.

"Bagaimana menyiapkan contingency plan (rencana cadangan) menghadapi orang-orang kita yang ada di Suriah yang pulang ke Indonesia," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Baca juga: Fadli Zon Tak Setuju Usul Kapolri soal Penindakan WNI dari Suriah

Payung hukum penanganan penanganan para foreign fighter simpatisan ISIS itu tersebut akan turut dibahas dalam rapat itu.

Pembahasan akan dilakukan bersama dengan Menteri Luar Negeri, dengan Menteri Hukum dan HAM, dan dengan berbagai jajaran Kepolisian, BIN, dan TNI.

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, rapat telah diagendakan untuk digelar dalam pekan ini.

"Nanti ada kesepakatan-kesepakatan, misal namanya si A, ada datanya pernah pergi ke Suriah, tanggal sekian, pulang (tanggal sekian)," ujar dia.

Baca juga: Video Klarifikasi Kapolri soal Keluarga Pelaku Bom Gereja Pernah ke Suriah

"Nama, foto, bisa segera diedarkan Imigrasi kepada seluruh jajarannya. Sehingga semuanya aware dengan situasi itu, itu lah kira-kira," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya berharap diberi kewenangan baru dalam pemberantasan terorisme.

Dengan UU Anti-Terorisme sekarang ini, Polri merasa tidak bisa bertindak dini sebelum serangan teroris dilakukan.

Tito memberi contoh kendala dalam penindakan terhadap mereka yang kembali ke Indonesia dari daerah konflik seperti Suriah.

Baca juga: 14 Ormas Islam Minta BNPT Awasi WNI yang Pulang dari Suriah

Tidak ada aturan yang memberi kewenangan Polri untuk menindak mereka terkait aksi terorisme.

Polisi hanya bisa menindak ketika mereka melanggar pidana seperti pemalsuan paspor atau KTP.

"Sementara kelompok yang datang gelombangnya cukup banyak dari luar negeri. Ini perlu kita tangani, harus ada kekuatan hukum karena hukum kita tidak bisa proses hukum mereka yang kembali dari Suriah," ujar Tito dalam jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin (14/5/2018).

Baca juga: Kapolri Berharap Polisi Bisa Menindak Mereka yang Kembali dari Suriah

Tak cuma itu, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengawasi warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah dan Irak.

Menurut LPOI, upaya tersebut perlu dilakukan, sebab pihaknya tidak ingin Indonesia menjadi porak-poranda seperti beberapa negara Timur Tengah.

"Mereka yang pulang dari Suriah dan Irak, kenapa tidak dipantau BNPT? Di (negara) tetangga kita dikasih gelang, ke WC pun tahu," ujar Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Kompas TV Pemerintah harus teliti terhadap WNI yang pernah ke Suriah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com