Kompas.com - 16/05/2018, 13:59 WIB

KOMPAS.com - Hari ini, 9 tahun lalu, 16 Mei 2009, Gedung Komisi Pemilihan Umum, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, penuh sesak oleh para pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden 2009.

Saat itu, tiga pasangan calon yang telah mendeklarasikan diri mendaftar sebagai peserta Pilpres 2009.

Tiga pasangan itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

Yang paling menarik perhatian saat itu adalah pasangan Megawati-Prabowo, yang baru memastikan berpasangan sehari sebelumnya, 15 Mei 2009.

Ya, proses koalisi  PDI Perjuangan dan Gerindra berlangsung panjang dan alot, diputuskan menjelang tengah malam.

Baca: Mega Pilih Prabowo?

"Saya telah mendapat kehormatan yang besar diajak Ibu Megawati untuk mendampingi Beliau dalam rangka meraih mandat dari rakyat Indonesia sebagai wakil presiden beliau untuk memimpin perubahan, memimpin perbaikan kehidupan bangsa, dan perbaikan ekonomi bangsa," kata Prabowo, saat deklarasi di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 16 Mei 2009.

Keesokan harinya, dengan mengenakan pakaian merah-putih, Mega-Prabowo mendaftarkan diri ke KPU dengan diikuti para pendukungnya.

Mega berbaju merah, sementara Prabowo menggunakan kemeja berwarna putih. Mereka bertolak dari kediaman Megawati, dan mengawalinya dengan doa bersama.

Baca juga: Pakai Baju Merah Putih, Mega-Bowo Menuju KPU

Keduanya menuju KPU dengan kendaraan yang berbeda.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.