Mendagri Tekankan Bappeda Bantu Kepala Daerah Terpilih Tunaikan Janji Kampanye

Kompas.com - 16/05/2018, 11:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai  Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas, Jakarta, Sabtu (10/2/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan agar badan perencanaan pembangunan daerah dan sekretariat daerah membantu mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih pada Pilkada 2018.

Ia ingin kepala daerah terpilih, dibantu jajarannya seperti bappeda maupun setda, segera menata program-program kerja daerah secara jelas dan berkesinambungan.

Menurut dia, rancangan yang jelas dan berkesinambungan pemerintah daerah bakal menyukseskan program strategis nasional yang disusun pemerintah pusat.

"Saya mohon untuk dicatat. Tugas Anda (Bappeda dan Sekda) adalah menerjemahkan apa janji kampanye calon gubernur, calon bupati calon wali kota terpilih pada saat Pilkada serentak," ujar Tjahjo dalam sambutannya di acara Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Politisi PDI-P itu ingin visi misi kepala daerah terpilih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah melalui rancangan program yang berkelanjutan dan jelas.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan

"Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Mana yang padat penduduk, mana yang rawan bencana dan sebagainya. Tantangan ketimpangan sosial ini masih ada," kata dia.

Menurut dia, persoalan kemiskinan, gizi anak, sanitasi, perumahan, irigasi hingga angka kematian ibu hamil yang tinggi masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

"Termasuk 178 kecamatan di perbatasan khususnya, pengadaan puskemas, dokter, perawat, obatnya harus ada. Puskemas pembantunya juga harus selesai. Tolong rumah sakit rujukan di daerah tingkat dua harus ada lengkap dengan sarananya," kata dia.

Tjahjo kemudian bercerita ketika berkunjung ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Saat itu, ia menemukan terminal bus megah yang terbengkalai tanpa dukungan armada. Itu karena, infrastruktur jalan dan sarana lainnya juga tidak mendukung.

Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah daerah nantinya bisa menentukan skala prioritas. Di sisi lain, ia juga mengingatkan, penyusunan program harus dikoordinasikan dengan DPRD.

"Di dalamnya ada DPRD menyusun perencanaan anggarannya perda-perdanya dan fungsi yang ada," ujar Tjahjo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X