Mendagri Tekankan Bappeda Bantu Kepala Daerah Terpilih Tunaikan Janji Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan agar badan perencanaan pembangunan daerah dan sekretariat daerah membantu mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih pada Pilkada 2018.

Ia ingin kepala daerah terpilih, dibantu jajarannya seperti bappeda maupun setda, segera menata program-program kerja daerah secara jelas dan berkesinambungan.

Menurut dia, rancangan yang jelas dan berkesinambungan pemerintah daerah bakal menyukseskan program strategis nasional yang disusun pemerintah pusat.

"Saya mohon untuk dicatat. Tugas Anda (Bappeda dan Sekda) adalah menerjemahkan apa janji kampanye calon gubernur, calon bupati calon wali kota terpilih pada saat Pilkada serentak," ujar Tjahjo dalam sambutannya di acara Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Politisi PDI-P itu ingin visi misi kepala daerah terpilih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah melalui rancangan program yang berkelanjutan dan jelas.

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instrumen Hukum Pembangunan Berkelanjutan

"Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Mana yang padat penduduk, mana yang rawan bencana dan sebagainya. Tantangan ketimpangan sosial ini masih ada," kata dia.

Menurut dia, persoalan kemiskinan, gizi anak, sanitasi, perumahan, irigasi hingga angka kematian ibu hamil yang tinggi masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

"Termasuk 178 kecamatan di perbatasan khususnya, pengadaan puskemas, dokter, perawat, obatnya harus ada. Puskemas pembantunya juga harus selesai. Tolong rumah sakit rujukan di daerah tingkat dua harus ada lengkap dengan sarananya," kata dia.

Tjahjo kemudian bercerita ketika berkunjung ke Atambua, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Saat itu, ia menemukan terminal bus megah yang terbengkalai tanpa dukungan armada. Itu karena, infrastruktur jalan dan sarana lainnya juga tidak mendukung.

Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah daerah nantinya bisa menentukan skala prioritas. Di sisi lain, ia juga mengingatkan, penyusunan program harus dikoordinasikan dengan DPRD.

"Di dalamnya ada DPRD menyusun perencanaan anggarannya perda-perdanya dan fungsi yang ada," ujar Tjahjo.