Bawaslu Minta Calon Kepala Daerah Tak Kampanye Pilpres Saat Debat Publik

Kompas.com - 16/05/2018, 08:48 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRAnggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Badan Pengawas Pemilu Mochammad Afifuddin mengingatkan kepada seluruh peserta Pilkada untuk tak membawa atau memuat konten berunsur kampanye Pilpres 2019 dalam debat publik. Menurut dia, hal itu akan menimbulkan kegaduhan dan provokasi antarsesama pendukung calon.

"Ya itu memang harus kita cegah ya. Pilpres juga belum ada calonnya maka kembali kepada kesepakatan, hormati peraturan yang ada," kata Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Menurut Afifuddin, Komisi Pemilihan Umum pada dasarnya telah melakukan kesepakatan dengan para calon dan tim sukses terkait hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam debat Pilkada. Bawaslu, kata dia, tak main-main jika unsur kampanye Pilpres dibawa ke dalam debat Pilkada.

"Ini orientasi pencegahan juga yang harus dilakukan oleh semua pihak. Pada intinya, penegakkan hukum ini tidak hanya di kita," ujarnya.

Baca jugaSandiaga Kaget Sudrajat-Syaikhu Bawa Kaus "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden"

Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta dan tim sukses untuk mentaati peraturan serta mematuhi kesepakatan yang telah dijalin bersama-sama. Ia mencontohkan, aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

Kaus itu dibawa pasangan calon Asyik dalam debat publik putaran kedua Pilgub Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018) lalu.

Afifuddin merasa ada dugaan kelalaian dari sejumlah pihak atas peristiwa ini. Padahal, kata dia, forum debat yang diselenggarakan KPU harus berjalan netral dan tidak menimbulkan kegaduhan.

"Ketaatan dan kepatuhan para peserta untuk menjaga proses kesepakatan juga menjadi faktor penting. Nah, kalau sudah yang terjadi seperti ini, KPU-nya yang kita panggil nanti," kata dia.

Baca jugaBawa Kaus "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden", Asyik Dituntut Minta Maaf

Dengan demikian, ia meminta seluruh pihak untuk jeli dan menahan diri agar tidak melakukan hal-hal gegabah yang mengganggu kondusivitas pelaksanaan pemilihan.

"Nah yang kemarin terjadi yang khawatirkan. Muaranya memang sama-sama menjaga, saling taat asas. Apa, mengerem lah ya. Untuk kasus Jawa Barat ini menjadi mengingat semua pihak," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X