PNS-nya Jadi Istri Terduga Teroris Sidoarjo, Kemenag Tunggu Penyelidikan

Kompas.com - 15/05/2018, 22:48 WIB
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (30/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membenarkan kabar bahwa istri terduga teroris yang ditembak mati di Sidoarjo, Budi Satrijo yakni Wk, adalah pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama.

"Kami telah menerjunkan tim ke Surabaya, tim dari inspektorat jenderal, dan betul bahwa berita itu terkonfimasi," ujar Lukman di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Saat ini, Kementerian Agama masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait keterlibatan Wk dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi belakangan ini di Surabaya.

Menurut Lukman, kini Wk sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemenag, tutur Lukman, menunggu langkah kepolisian seiring masih menjunjung asas penduga tidak bersalah.

"Nanti putusan hukum jelas tentu akan dilihat bentuk kesalahannya dan sanksi menyesuaikan," kata dia.

Baca juga: Menag Benarkan Istri Terduga Teroris di Sidoarjo adalah PNS Kemenag

Bagi Kemenag, kejadian ini menjadi pelajaran berarti. Ke depan, Kemenag mengatakan akan lebih waspada dan memastikan PNS-nya tidak terlibat terorisme.

"Dia harus tunduk dengan UU ASN dan kalau memang betul yang bersangkutan kemudian tebukti melakukan rindakan terorisme, tentu akan dapat sanksi sebagaimana ketentuan," kata dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X