Bawaslu Pertanyakan Sudrajat-Syaikhu Bawa Kaos "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden"

Kompas.com - 15/05/2018, 15:44 WIB
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden. Aksi ini membuat situasi debat publik kedua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia Depok, semakin panas, Senin (14/5/2018). Dok YouTubePasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden. Aksi ini membuat situasi debat publik kedua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia Depok, semakin panas, Senin (14/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mempertanyakan aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

Kaus itu dibawa pasangan calon Asyik dalam debat publik putaran kedua Pilgub Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018) lalu.

"Itu yang juga saya pertanyakan kenapa, sampai ada yang bisa membawa kaus, ini kan semuanya harus bisa menjaga suasana," kata Afifuddin di Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Afifuddin merasa ada dugaan kelalaian dari sejumlah pihak atas peristiwa ini. Padahal, kata dia, forum debat yang diselenggarakan KPU harus berjalan netral dan tidak menimbulkan kegaduhan. Bawaslu masih harus menunggu informasi lebih rinci atas aksi ini.

Baca juga: Ini Alasan Sudrajat-Ahmad Syaikhu Bawa Kaus #2019GantiPresiden di Debat Pilkada Jabar

"Saya insyaallah siang ini akan mendapat updatenya, tapi pada sisi kekagetan saya, kenapa sampai ada kaus," katanya.

Bawaslu belum memikirkan tindakan selanjutnya sebelum mendapatkan laporan lengkap dari Bawaslu Jawa Barat atas peristiwa tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harus pastikan, karena setahu saya sebelum debat itu ada kesepakatan, kita kan jadi pengen tahu, jangan-jangan kesepakatan soal itu (kaus) tidak disampaikan, kalau itu tidak disampaikan, tentu ada temuan lain dipertimbangkan," katanya..

Afifuddin mengingatkan peserta Pilkada tidak membawa konten yang memancing provokasi dan ujaran kebencian. Saat ini, Bawaslu pusat akan mengadakan rapat dengan Bawaslu Jawa Barat untuk memahami persoalan secara utuh agar kejadian itu tak terulang lagi.

Baca juga: LSI Sebut Calon Beristri Banyak di Pilkada Jabar Paling Tak Diinginkan Pemilih

"Kami akan lihat detailnya, apakah ada ujaran yang mengarah ke provokasi jadi kita akan cek lagi antara penyelenggara, liaison officer (LO), dan antar paslon," katanya.

Sebelumnya, kericuhan terjadi jelang penutupan debat publik putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018).

Pemicu kekisruhan disebabkan aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

Selain itu, mereka juga mengucapkan kata-kata bernada provokatif "Pilihlah nomor 3, Asyik. Kalau Asyik menang, Insya Allah 2019 kita akan ganti presiden".



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Nasional
Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Nasional
Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Nasional
Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Nasional
Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Nasional
Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Nasional
Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Nasional
Atur Penataan Ruang Laut secara Berkelanjutan, Kementerian KP Terbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021

Atur Penataan Ruang Laut secara Berkelanjutan, Kementerian KP Terbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Memutus (Penyumbatan) Distribusi Vaksin

Memutus (Penyumbatan) Distribusi Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X