Bawaslu Pertanyakan Sudrajat-Syaikhu Bawa Kaos "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden"

Kompas.com - 15/05/2018, 15:44 WIB
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden. Aksi ini membuat situasi debat publik kedua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia Depok, semakin panas, Senin (14/5/2018). Dok YouTubePasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden. Aksi ini membuat situasi debat publik kedua Pilgub Jabar di Balairung Universitas Indonesia Depok, semakin panas, Senin (14/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mempertanyakan aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

Kaus itu dibawa pasangan calon Asyik dalam debat publik putaran kedua Pilgub Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018) lalu.

"Itu yang juga saya pertanyakan kenapa, sampai ada yang bisa membawa kaus, ini kan semuanya harus bisa menjaga suasana," kata Afifuddin di Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Afifuddin merasa ada dugaan kelalaian dari sejumlah pihak atas peristiwa ini. Padahal, kata dia, forum debat yang diselenggarakan KPU harus berjalan netral dan tidak menimbulkan kegaduhan. Bawaslu masih harus menunggu informasi lebih rinci atas aksi ini.

Baca juga: Ini Alasan Sudrajat-Ahmad Syaikhu Bawa Kaus #2019GantiPresiden di Debat Pilkada Jabar

"Saya insyaallah siang ini akan mendapat updatenya, tapi pada sisi kekagetan saya, kenapa sampai ada kaus," katanya.

Bawaslu belum memikirkan tindakan selanjutnya sebelum mendapatkan laporan lengkap dari Bawaslu Jawa Barat atas peristiwa tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harus pastikan, karena setahu saya sebelum debat itu ada kesepakatan, kita kan jadi pengen tahu, jangan-jangan kesepakatan soal itu (kaus) tidak disampaikan, kalau itu tidak disampaikan, tentu ada temuan lain dipertimbangkan," katanya..

Afifuddin mengingatkan peserta Pilkada tidak membawa konten yang memancing provokasi dan ujaran kebencian. Saat ini, Bawaslu pusat akan mengadakan rapat dengan Bawaslu Jawa Barat untuk memahami persoalan secara utuh agar kejadian itu tak terulang lagi.

Baca juga: LSI Sebut Calon Beristri Banyak di Pilkada Jabar Paling Tak Diinginkan Pemilih

"Kami akan lihat detailnya, apakah ada ujaran yang mengarah ke provokasi jadi kita akan cek lagi antara penyelenggara, liaison officer (LO), dan antar paslon," katanya.

Sebelumnya, kericuhan terjadi jelang penutupan debat publik putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (14/5/2018).

Pemicu kekisruhan disebabkan aksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".

Selain itu, mereka juga mengucapkan kata-kata bernada provokatif "Pilihlah nomor 3, Asyik. Kalau Asyik menang, Insya Allah 2019 kita akan ganti presiden".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X