Ketum PPP Minta Kader di DPR Percepat Pembahasan RUU Antiterorisme

Kompas.com - 15/05/2018, 09:23 WIB
Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy saat mengisi workshop Aplikasi Keuangan Desa di Pendopo Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (4/5/2018). KOMPAS.com/Iqbal FahmiKetua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy saat mengisi workshop Aplikasi Keuangan Desa di Pendopo Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (4/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta seluruh kadernya di DPR mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal itu disampaikan Romi, biasa dia disapa, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembahasan tersebut segera selesai.

"PPP menginstruksikan kepada Fraksi PPP untuk mengambil langkah yang memastikan RUU Antiterorisme segera diselesaikan pada masa sidang yang dimulai 18 Mei ini dan tuntas sebelum Idul Fitri 1439 Hijriah," kata Romi, melalui keterangan tertulis, Selasa (15/5/2018).

Karena itu, ia mengatakan, saat ini Fraksi PPP di DPR harus membantu pemerintah menyatukan pandangan terkait definisi terorisme yang menghambat pengesahan RUU Antiterorisme. Ia pun mendukung sikap Presiden yang mendesak agar pembahasan RUU Antiterorisme segera dirampungkan.


"PPP mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden tentang perlu segera diselesaikannya RUU Terorisme yang telah memakan waktu 26 bulan sejak disampaikan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016," kata dia.

Baca jugaMenhan: RUU Antiterorisme Bukan Mentok, tapi Dimentok-mentokin

"Segala bentuk perbedaan definisi terorisme, pelibatan TNI dan kewenangan Polri, tindakan pre-emptive dalam rangka menangani terorisme, agar segera dilakukan rekonsiliasi pandangan secara maraton di awal masa sidang ini," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat revisi Undang-Undang Antiterorisme. Jika RUU Antiterorisme itu tidak rampung dalam Juni mendatang, Presiden Jokowi akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Presiden Jokowi mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu. "Artinya, sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepatnya-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang," kata Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X