Gabungan 14 Ormas Islam Desak DPR Segera Rampungkan RUU Anti-Terorisme

Kompas.com - 14/05/2018, 18:10 WIB
Suasana setelah ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Jaya Utara, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018). dua orang tewas dan 13 orang menderita luka akibat ledakan di Gereja Santa Maria Tak Bercela. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana setelah ledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Jaya Utara, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018). dua orang tewas dan 13 orang menderita luka akibat ledakan di Gereja Santa Maria Tak Bercela.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme agar segera merampungkan RUU Nomor 15 Tahun 2003 tersebut.

Total, ada 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam LPOI dengan jumlah massa mencapai 140 juta orang lebih.

"Kepada partai politik (di DPR) supaya secepatnya menyelesaikan UU Anti-Terorisme," ujar Sekretaris Umum LPOI Lutfi A Tamimi ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Bahkan, LPOI mengancam akan maju ke Presiden RI Joko Widodo, jika desakannya tak dihiraukan para wakil rakyat tersebut.


Baca juga: 6 Panduan Orangtua Membahas Terorisme kepada Anak

Adapun LPOI akan meminta Jokowi, agar mau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kalau (DPR RI) tidak bisa, kami minta Presiden (Jokowi) buat Perppu, seperti kami minta Perppu Ormas (dulu), ini demi NKRI," ujar Lutfi.

Menurut LPOI, DPR RI dan pemerintah tak boleh main-main dengan aksi terorisme yang semakin merajalela di Tanah Air.

"Secepatnya selesaikan UU Anti-Teroris, kalau tidak kami akan desak presiden keluarkan Perppu. Jangan main-main dengan negara ini," kata Lutfi.

Baca juga: Prabowo: Negara Kita Diganggu Serangkaian Bom, Lawan Terorisme!

Total 14 ormas Islam yang tergabung dalam LPOI yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).

Mathla'ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat revisi Undang-Undang Antiterorisme.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X