Pasca-rentetan Teror, Moeldoko Imbau Pelaku Usaha Tenang

Kompas.com - 14/05/2018, 17:56 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, dalam diskusi publik bertema Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Mataram, Kamis (26/4), bersama 200 penyandang disabilitas kawasan Indonesia timur, Bali, NTT, NTB, aktivis, dan mahasiswa peduli disabilitas. kompas.com/fitriKepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, dalam diskusi publik bertema Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di Mataram, Kamis (26/4), bersama 200 penyandang disabilitas kawasan Indonesia timur, Bali, NTT, NTB, aktivis, dan mahasiswa peduli disabilitas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta pelaku usaha di Indonesia tetap tenang di tengah kondisi keamanan dalam negeri yang baru saja diguncang serangkaian teror.

"Kami berharap semua pelaku dunia usaha supaya tetap tenang, masyarakatnya juga tenang. Serahkan kepada TNI dan Polri untuk menyelesaikannya," ujar Moeldoko kepada wartawan di Menara 156, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

Presiden Jokowi, lanjut Moeldoko, sudah memerintahkan TNI dan Polri berkolaborasi menuntaskan serangkaian kasus bom di Surabaya dan Sidoarjo yang terjadi Minggu (13/5/2018) dan Senin pagi tadi. Moeldoko yakin, dengan bantuan TNI, Polri mampu menuntaskan kasus tersebut.

Baca juga: Mendikbud: Semua Anak dalam Ledakan Bom Surabaya adalah Korban


"Kepolisian kini memiliki kekuatan yang semakin kuat untuk membasmi terorisme ini. Kepada mereka (pelaku teror) yang saat ini sudah menyusun sel-sel, telah diketahui pihak kepolisian. Maka itu, saya mengimbau semuanya untuk tetap tenang," ujar Moeldoko.

Dari sisi payung hukum, lanjut Moeldoko, pemberantasan tindak pidana terorisme juga dipastikan akan segera diperkuat.

Presiden Jokowi sudah menegaskan, apabila revisi UU Terorisme tidak segera disahkan oleh DPR RI, maka dirinya bakal menggunakan kewenangan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Terorisme.

"Jika sampai Juni pada akhir masa sidang (revisi UU Terorisme) belum juga disahkan, maka Presiden akan mengeluarkan Perppu. Karena, kalau tidak, itu akan menyulitkan satuan keamanan untuk melaksanakan tindakan taktis di lapangan," lanjut mantan Panglima TNI tersebut.

Diberitakan, Minggu (13/5/2018) dan Senin ini, terjadi serangkaian ledakan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca juga: Jokowi Disebut Sudah Perintahkan TNI Bantu Polri Ungkap Kasus Bom Surabaya

Pada Minggu, bom bunuh diri meledak di tiga gereja di Kota Surabaya. Selain itu, polisi juga menemukan bom meledak di Rusun Wonocolo, Sidoarjo. Pada Senin pagi, bom bunuh diri kembali menyerang pos jaga Markas Polrestabes Surabaya.

Total, 25 nyawa melayang akibat serangkaian peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 13 nyawa adalah pelaku bom bunuh diri dan 12 nyawa lainnya adalah masyarakat umum dan personel Polri.

Serangkaian peristiwa itu juga menyebabkan 45 orang lainnya terluka.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X