Kompas.com - 14/05/2018, 15:30 WIB
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meyakini revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan disahkan menjadi undang-undang di masa sidang mendatang.

Ia mengatakan Fraksi Golkar akan mendorong revisi tersebut segera disahkan menjadi undang-undang.

"Saya kira kami akan mendorong. Fraksi Partai Golkar mendorong untuk segera menyelesaikan revisi Undang-undang terorisme itu," kata Ace saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Cikini, Senin (14/5/2018).

Baca juga: Sekjen PPP Klaim Semua Fraksi DPR Tak Tolak Revisi UU Antiterorisme

Ia mengatakan, saat ini terjadi perdebatan di kalangan pemerintah soal definisi terorisme.

Ace mengatakan ada sebagian pihak di pemerintah yang mendefinisikan terorisme harus disertai motif politik dan sebaliknya.

Namun, ia meyakini hal itu akan selesai dalam masa sidang berikutnya sehingga bisa segera diterapkan.

"Ya sebetulnya gini, ada yang mengatakan bahwa terorisme itu harus punya motif politik. Tapi kan tidak semua tindakan terorisme itu mengandung makna unsur politik. Ada orang yang sengaja ini perbuatan kriminal murni aja. Kan bisa aja," ujar Ace.

Baca juga: Komisi III: Revisi UU Antiterorisme Diupayakan Selesai Sebelum Lebaran

"Saya kira itu dikembalikan ke pemerintah sendiri untuk menyepakati, dan mereka satu persepsi dengan definisi terorisme itu," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat revisi Undang-Undang Antiterorisme.

Jika RUU Antiterorisme itu tidak rampung dalam Juni mendatang, Presiden Jokowi akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Baca juga: Ketua DPR Sebut Revisi Undang-undang Antiterorisme Sudah 99 Persen

Presiden Jokowi mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu.

"Artinya, sudah dua tahun. Untuk segera diselesaikan secepatnya-cepatnya dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei yang akan datang," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq Shihab Dilanjutkan Siang Ini

Sidang Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq Shihab Dilanjutkan Siang Ini

Nasional
Kecam Agresi Israel ke Palestina, DPR: Tragedi Kemanusiaan Ini Harus Segera Diakhiri

Kecam Agresi Israel ke Palestina, DPR: Tragedi Kemanusiaan Ini Harus Segera Diakhiri

Nasional
Kakorlantas: Volume Kendaraan ke Jabodetabek Masih Normal

Kakorlantas: Volume Kendaraan ke Jabodetabek Masih Normal

Nasional
'Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan'

"Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan"

Nasional
Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

Nasional
Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Nasional
Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Nasional
Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Nasional
Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Nasional
Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Nasional
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X