Jadi Saksi Kasus Suap Proyek PUPR, Menteri Basuki Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 14/05/2018, 10:57 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai rapat membahas penurunan tarif tol di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai rapat membahas penurunan tarif tol di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menjadi saksi terkait kasus suap pada proyek Kementerian PUPR 2016 hari ini, Senin (14/5/2018).

"Yang bersangkutan (Basuki) akan diperiksa untuk tersangka RE (Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (14/5/3018).

Basuki tampak tiba di kantor KPK pada pukul 09.40 WIB. Namun demikian, Basuki belum banyak memberikan keterangan.

“Kalau dari undangannya sih untuk RE (Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan),” kata dia.

Sebelumnya, KPK memanggil Basuki untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek PUPR pada Jumat (11/5/2018). Namun, Basuki tidak bisa memenuhi panggilan lantaran sedang berada di luar kota.

Baca juga: KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Basuki sebagai Saksi Suap PUPR

Dalam kasus ini, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan diduga menerima suap Rp 6,3 miliar. Suap untuk Rudi diduga diberikan mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Amran diduga menerima sejumlah uang terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Uang tersebut dari beberapa kontraktor, salah satunya Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Selain itu, Rudi juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam kasus ini, ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Nasional
Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Nasional
Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Nasional
UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Nasional
Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X