Polri: Sel Teroris yang Tidur Mulai Bangkit Jelang Ramadhan

Kompas.com - 13/05/2018, 14:45 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, sel teroris yang tertidur selama inibangkit menjelang Ramadhan. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus terorisme yang muncul belakangan ini.

"Mereka yang melakukan kegiatan ini adalah boleh disebut sel tidur yang bangun jelang Ramadhan dan jelang Lebaran," ujar Setyo dalam konferensi pers di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Minggu (13/5/2018).

Setyo mengatakan, saat ini masih didalami pemicu bangkitnya sel-sel teroris yang tertidur itu.

Kalaupun diketahui, kata dia, polisi tidak dapat menyampaikan ke publik karena dikhawatirkan memengaruhi pergerakan petugas.

Baca juga: Sel Tidur Teroris Mulai Bangkit, Polri Singgung RUU Terorisme yang Mandek

Namun, Setyo memastikan bahwa kelompok Jamaah Ansharut Daulah menjadi dalang di balik sejumlah penyerangan yang terjadi belakangan.

"Mereka ini kelompok JAD yang dari Jabodetabek," kata Setyo.

Setyo mengatakan, kelompok tersebut menargetkan kantor polisi sebagai sasaran untuk menyerang.

Namun, kata dia, polisi belum bisa mengungkap apakah hal ini berkaitan langsung dengan tragedi di Markas Komando Brimob Polri, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Densus 88 Tembak Mati Empat Terduga Teroris di Cianjur

"Tentang rangkaiannya akan terkuak setelah analisis petugas selesai. Mohon waktu," kata Setyo.

Sel yang tertidur itu, kata Setyo, tersebar cukup banyak di beberapa wilayah di Indonesia. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat tetap melakukann aktivitas seperti biasa dan tidak takut secara berlebihan.

"Laksanakan kegiatan apa adanya, tapi tetap waspada dan hati-hati. Kalo ada mencurigakan, segera laporkan petugas," kata Setyo. 

Baca juga: Menag: Teroris Tidak Pegang Nilai Agama

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X