Kompas.com - 13/05/2018, 14:02 WIB
Foto keluarga korban Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di Monuman Jarum Mei di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOFoto keluarga korban Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di Monuman Jarum Mei di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan keluarga korban memperingati 20 tahun Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (13/5/2018).

Tragedi kerusuhan yang terjadi pada 13 mei 1998 silam menyebabkan ribuan korban meninggal dunia.

Namun, hingga kini belum ada orang atau pihak yang bertanggung jawab dan diberi hukuman atas kejahatan kemanusiaan tersebut.

Maria Sanu, salah satu keluarga korban, berharap pemerintah memiliki keinginan untuk menuntaskan kasus Tragedi Mei 1998.

"Kami berharap Pak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian, supaya yang salah di hukum. Kami tak rela jika dalang kasus ini tidak diungkap," ujar Maria saat memberikan kesaksian.

Maria Sanu adalah ibu dari Stevanus Sanu, korban kebakaran di mal Yogya Plaza Klender (sekarang mal Klender). Saat peristiwa, Stevanus baru berusia 16 tahun.

Upaya keluarga korban agar kasus ini tuntas juga terus dilakukan dengan berbagai cara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maria masih aktif ikut Aksi Kamisan, setiap Kamis sore, di depan Istana Negara.

Para peserta aksi berharap pemerintah menuntaskan seluruh kasus pelanggaran berat HAM, termasuk Tragedi Kerusuhan Mei 1998.

"Kami ikuti Aksi Kamisan sampai ke 537 kalinya, tapi pemerintah diam, kami harap Presiden buka mata dan hati terhadap harapan keluarga korban," tuturnya.

Dalam peringatan tersebut hadir pula keluarga korban dari etnis Tionghoa. Mereka turut menjadi korban kekerasan pada 13 Mei 1998 di daerah Senen dan Glodok, Jakarta Pusat.

Terbakarnya mal Yogya Plaza termasuk salah satu rentetan peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 13-15 Mei 1998.

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyebutkan bahwa peristiwa kerusuhan tersebut terjadi secara sistematis, massif dan meluas.

Artinya, peristiwa itu memenuhi syarat dugaan telah terjadi pelanggaran HAM berat.

TGPF berkeyakinan, bahwa peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan dan dinamika sosial-politik masyarakat sat itu.

Peristiwa-peristiwa sebelumnya, seperti Pemilu 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR-RI 1998, unjuk rasa mahasiswa yang terus-menerus, serta tewas tertembaknya mahasiswa Universitas Trisakti, semuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998.

Untuk peristiwa kebakaran Yogya Plaza Klender, TGPF menemukan fakta-fakta bahwa ada sekolompok provokator yang memancing massa untuk menjarah, mengunci pintu masuk, kemudian membakar gedung.

Para provokator ini tidak ikut menjarah dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung atau barang terbakar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X