Kompas.com - 13/05/2018, 14:02 WIB
Foto keluarga korban Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di Monuman Jarum Mei di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOFoto keluarga korban Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di Monuman Jarum Mei di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan keluarga korban memperingati 20 tahun Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (13/5/2018).

Tragedi kerusuhan yang terjadi pada 13 mei 1998 silam menyebabkan ribuan korban meninggal dunia.

Namun, hingga kini belum ada orang atau pihak yang bertanggung jawab dan diberi hukuman atas kejahatan kemanusiaan tersebut.

Maria Sanu, salah satu keluarga korban, berharap pemerintah memiliki keinginan untuk menuntaskan kasus Tragedi Mei 1998.

"Kami berharap Pak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian, supaya yang salah di hukum. Kami tak rela jika dalang kasus ini tidak diungkap," ujar Maria saat memberikan kesaksian.

Maria Sanu adalah ibu dari Stevanus Sanu, korban kebakaran di mal Yogya Plaza Klender (sekarang mal Klender). Saat peristiwa, Stevanus baru berusia 16 tahun.

Upaya keluarga korban agar kasus ini tuntas juga terus dilakukan dengan berbagai cara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maria masih aktif ikut Aksi Kamisan, setiap Kamis sore, di depan Istana Negara.

Para peserta aksi berharap pemerintah menuntaskan seluruh kasus pelanggaran berat HAM, termasuk Tragedi Kerusuhan Mei 1998.

"Kami ikuti Aksi Kamisan sampai ke 537 kalinya, tapi pemerintah diam, kami harap Presiden buka mata dan hati terhadap harapan keluarga korban," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X