Kompas.com - 13/05/2018, 14:02 WIB
Foto keluarga korban Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di Monuman Jarum Mei di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOFoto keluarga korban Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di Monuman Jarum Mei di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan keluarga korban memperingati 20 tahun Tragedi Kerusuhan Mei 1998 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (13/5/2018).

Tragedi kerusuhan yang terjadi pada 13 mei 1998 silam menyebabkan ribuan korban meninggal dunia.

Namun, hingga kini belum ada orang atau pihak yang bertanggung jawab dan diberi hukuman atas kejahatan kemanusiaan tersebut.

Maria Sanu, salah satu keluarga korban, berharap pemerintah memiliki keinginan untuk menuntaskan kasus Tragedi Mei 1998.

"Kami berharap Pak Presiden Joko Widodo memberikan perhatian, supaya yang salah di hukum. Kami tak rela jika dalang kasus ini tidak diungkap," ujar Maria saat memberikan kesaksian.

Maria Sanu adalah ibu dari Stevanus Sanu, korban kebakaran di mal Yogya Plaza Klender (sekarang mal Klender). Saat peristiwa, Stevanus baru berusia 16 tahun.

Upaya keluarga korban agar kasus ini tuntas juga terus dilakukan dengan berbagai cara.

Maria masih aktif ikut Aksi Kamisan, setiap Kamis sore, di depan Istana Negara.

Para peserta aksi berharap pemerintah menuntaskan seluruh kasus pelanggaran berat HAM, termasuk Tragedi Kerusuhan Mei 1998.

"Kami ikuti Aksi Kamisan sampai ke 537 kalinya, tapi pemerintah diam, kami harap Presiden buka mata dan hati terhadap harapan keluarga korban," tuturnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X