Partai Besutan Tommy Soeharto Enggan Ikut Tagar #2019GantiPresiden

Kompas.com - 12/05/2018, 14:02 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 7 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOKetua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 7 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.comPartai Berkarya yang dipimpin  Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menyatakan enggan untuk ikut-ikutan menyebarluaskan tagar #2019GantiPresiden.

Tagar tersebut beberapa waktu terakhir tidak hanya tersebar luas di media sosial, tetapi juga dalam berbagai kesempatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menyatakan, ketimbang menyebarluaskan kampanye lewat tagar #2019GantiPresiden, pihaknya memilih untuk menyebarluaskan tagar #2019GantiLegislatif.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Kerinduan Zaman Pak Harto Menggema

 

Ini terkait dengan target yang ingin dicapai Partai Berkarya pada pemilu 2019 mendatang.

"Kami belum mau ikut-ikutan gelorakan tagar #2019GantiPresiden. Hari ini yang kami umumkan tagar kami #2019GantiLegislatif," kata Priyo dalam diskusi bertajuk "Mengejar Ambang Batas Parlemen" di Jakarta, Sabtu (12/5/2018).

Priyo menyatakan, pada pemilu tahun 2019 nanti, Partai Berkarya tidak ingin sekadar lolos lubang jarum ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Akan tetapi, Partai Berkarya menargetkan menjadi partai yang masuk lima besar.

Baca juga: Resmi Jadi Sekjen Berkarya, Priyo Terhipnosis Trah Soeharto

 

Selain itu, dengan adanya tagar terkait ganti presiden, Priyo memandang masyarakat dikhawatirkan menjadi jengah dan pertikaian terjadi di mana-mana.

Selain itu, masyarakat dan persatuan nasional pun terpecah.

"Berita bohong, hoaks, terjadi di mana-mana. Persatuan nasional tergerus," sebut Priyo.

Pada pemilu 2019 mendatang, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 4 persen. Hal ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X