Jokowi, Prabowo, dan AHY, Koalisi atau Kompetisi di 2019? Halaman 1 - Kompas.com

Jokowi, Prabowo, dan AHY, Koalisi atau Kompetisi di 2019?

Kompas.com - 11/05/2018, 18:17 WIB
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat peluncuran The Yudhoyono Institute di Jakarta, Kamis (10/8/2017). The Yudhoyono Institute diluncurkan untuk melahirkan generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik dan unggul. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat peluncuran The Yudhoyono Institute di Jakarta, Kamis (10/8/2017). The Yudhoyono Institute diluncurkan untuk melahirkan generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik dan unggul. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17

BERBAGAI hasil survei jelang Pemilu 2019 dalam dua bulan terakhir masih menempatkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan tingkat elektabilitas tertinggi.

Hanya saja, elektabilitas kedua tokoh nasional tersebut bisa dikatakan cenderung tidak mengalami perubahan secara signifikan. Bahkan, bisa dikatakan hampir stagnan.

Mengingat pemilihan presiden tahun 2019-2024 bakal berlangsung kurang dari setahun lagi, situasi ini harus benar-benar mendapat perhatian tim Jokowi dan Prabowo.

Perlu ada langkah-langkah terobosan yang diambil, sehingga Jokowi bisa unggul jauh atas Prabowo atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan.
 
Di luar kompetisi Jokowi-Prabowo, ada satu fenomena baru yang bisa mengubah konstelasi peta koalisi untuk Pemilihan Presiden 2019. Nama Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) semakin menguat sebagai calon wakil presien, baik untuk Jokowi maupun Prabowo.

Tak kurang dari lima survei terakhir mengamini sosok yang akrab dipanggil AHY ini sebagai salah satu cawapres paling potensial untuk Jokowi maupun Prabowo.

Bahkan, di survei terbaru Indikator, AHY dianggap sebagai cawapres paling pas untuk Jokowi dengan dukungan 16,3 persen responden. Adapun untuk cawapres Prabowo, AHY berada setelah Anies Baswedan.

Situasi elektabilitas Jokowi dan Prabowo yang tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dan semakin menguatnya AHY sebagai salah satu cawapres potensial untuk Jokowi dan Prabowo, patut untuk dicermati.  
 
Tiga penyebab

Jokowi selaku petahana memiliki segala sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Setiap program pemerintah merupakan sarana kampanye tidak langsung bagi kinerja Jokowi, dan ini bakal berpengaruh terhadap elektabilitasnya.

Saat ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di berbagai survei memang cukup tinggi. Hanya, yang menjadi pertanyaan, mengapa elektabilitasnya tidak setinggi tingkat kepuasan masyarakat.
 
Kemungkinan ada tiga penyebabnya. Pertama, program pemerintah berjalan dengan baik, namun tidak menyentuh hal-hal mendasar di masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Kenaikan tarif listrik dan harga sembako, misalnya, cukup mengganggu sebagian masyarakat menengah ke bawah, meskipun salah satu program utama Jokowi, yaitu infrastruktur hasilnya cukup terlihat di beberapa wilayah.

Kedua, komunikasi politik tim Jokowi ke masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pernyataan atau tindakan Jokowi yang viral justru bukan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, bukan program pemerintah yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, melainkan hal-hal yang kurang relevan dengan masyarakat. Contohnya pernyataan tentang kalajengking dan penggunaan motor bebek oleh Jokowi di Papua.

Dengan kondisi itu, politik simbol yang menjadi salah satu andalan Jokowi di dua tahun awal pemerintahannya dan selalu ditunggu-tunggu masyarakat menjadi kurang efektif dalam setahun terakhir ini. Segmen kaum intelektual dan muda sangatlah kritis dalam hal ini.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Nasional
Close Ads X