KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Basuki sebagai Saksi Suap PUPR

Kompas.com - 11/05/2018, 17:41 WIB
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah Kontributor Ambon, Rahmat Rahman PattyJuru Bicara KPK, Febri Diansyah
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwal ulang pemeriksaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait kasus suap pada proyek Kementerian PUPR 2016.

Basuki tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang berada di luar kota.

“Tidak hadir, tadi pihak saksi (Basuki Hadimuljono) sudah menyampaikan ada tugas lain di luar kota hari ini,”ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkat, Jumat (11/5/2018).

Febri mengatakan, akan menjadwalkan pemeriksaan Menteri PUPR pada minggu depan.

“Dijadwalkan kembali senin depan,” kata Febri. Baca juga: Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Periksa Menteri Basuki

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki HadimuljonoKementerian PUPR Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
Sedianya, Basuki diperiksa terkait kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

Dalam kasus ini, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan diduga menerima suap Rp 6,3 miliar. Suap untuk Rudi diduga diberikan mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Amran diduga menerima sejumlah uang terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Uang tersebut dari beberapa kontraktor, salah satunya Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Selain itu, Rudi juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Baca juga: Kasus Suap Proyek PUPR, KPK Perpanjang Penahanan Bupati Halmahera Timur

Dalam kasus ini, ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X