Kompas.com - 11/05/2018, 13:58 WIB
Terpidana kasus korupsi KTP Elektronik Sugiharto menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10). Sugiharto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP Elektronik dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/17. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerpidana kasus korupsi KTP Elektronik Sugiharto menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10). Sugiharto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi KTP Elektronik dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, Jumat (11/5/2018). Sugiharto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari.

“Yang bersangkutan (Sugiharto) akan diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Baca juga: Politisi PKS Tamsil Linrung Tak Tahu Markus Nari Memuluskan Anggaran e-KTP

Sebelumnya, Markus Nari yang merupakan anggota DPR diduga memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua terdakwa dalam kasus korupsi terkait pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan.

Sementara itu, nama Zulhendri muncul dalam persidangan kasus pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S Haryani.

Baca juga: Periksa Yorrys, KPK Dalami Peran Markus Nari dalam Kasus E-KTP

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengacara Elza Syarief yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan bahwa ia mendapat informasi Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Rudi Alfonso memengaruhi saksi-saksi yang dihadirkan dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Rudi diduga memengaruhi agar para saksi mencabut keterangan.

Menurut Elza, informasi tersebut diperolehnya saat mendengar percakapan pengacara Farhat Abbas dengan seseorang melalui telepon.

Saat itu, menurut Elza, lawan bicara Farhat adalah seorang kader Partai Golkar yang dipanggil dengan nama Zulhendri.

Kompas TV Namun, Djamal enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaannya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.