Bahas Kerusuhan Mako Brimob hingga Pilkada, DPR Akan Panggil Polri

Kompas.com - 11/05/2018, 11:15 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan memanggil Polri terkait sejumlah isu keamanan terkini, termasuk kerusuhan di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menuturkan, Komisi III akan terlebih dulu mengunjungi rutan Mako Brimob pada awal pekan depan. Kemudian, Komisi III akan menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Polri.

"Nanti begitu masa persidangan dimulai pada 17 Mei 2018, maka akan diprioritaskan jadwal raker dengan Kapolri dan jajarannya," ujar Arsul ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (11/5/2018).

Politisi PPP tersebut menuturkan, kerusuhan dan penyanderaan di rutan Mako Brimob akan menjadi salah satu pokok bahasan mendalam. Arsul menyatakan, pembahasan ini dilakukan ketika Komisi III mengunjungi Mako Brimob maupun di raker.

Baca juga: ICJR Apresiasi Polri yang Kedepankan Prinsip HAM Tangani Insiden Mako Brimob

Menurut dia, agenda raker tidak hanya menyoroti peristiwa di Mako Brimob, namun juga isu keamanan lainnya.

Ia memberi contoh antara lain pengamanan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada), arus mudik Lebaran, penindakan terhadap kejahatan terkait arus pasok kebutuhan bahan pokok, dan sebagainya.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan hal senada. Sahroni menyebut, kunjungan ke Mako Brimob akan dilakukan pada Senin (14/5/2018) pukul 13.00 WIB.

"DPR juga akan memanggil Polri dalam banyak kaitan yang dibahas menuju pilkada di beberapa daerah," ucap Sahroni.

Ia menyebut, pemanggilan akan disegerakan. Sebab, banyak isu yang harus dibahas terkait isu terkini.

"Juga untuk penerapan pengamanan pilkada ke depan," tutur Sahroni.

Baca juga: Karangan Bunga untuk Polisi yang Gugur Memenuhi Halaman Mako Brimob



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Nasional
Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X