Pemerintah Diminta Lacak Jaringan Komunikasi Teroris di Sosmed

Kompas.com - 10/05/2018, 16:40 WIB
Suasana di dalam Mako Brimob Kelapa Dua, Depok pasca kerusuhan yang dilakukan narapidana terorisme, Kamis (10/5/2018). Sebanyak 155 narapidana terorisme yang menguasai Rutan Cabang Salemba Mako Brimob menyerahkan diri setelah dilakukan operasi Polri. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOSuasana di dalam Mako Brimob Kelapa Dua, Depok pasca kerusuhan yang dilakukan narapidana terorisme, Kamis (10/5/2018). Sebanyak 155 narapidana terorisme yang menguasai Rutan Cabang Salemba Mako Brimob menyerahkan diri setelah dilakukan operasi Polri.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah melacak jaringan komunikasi para teroris. Hal ini disampaikan Charles menanggapi rusuh yang terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Saat kerusuhan tersebut, salah satu napi melakukan siaran langsung lewat media sosial. Rekaman siaran langsung itu pun kini sudah tersebar luas di dunia maya.

"Komunikasi live broadcast di media sosial yang sempat dilakukan para napiter dari dalam Mako Brimob adalah upaya menghidupkan sel tidur dan mendorong pelaku teror lainnya untuk ikut bersama-sama melawan negara," kata Charles kepada Kompas.com, Kamis (10/5/2018).

"Oleh karenanya, pemerintah harus melacak dan memonitor jaringan komunikasi para pelaku teror, baik di media sosial maupun jaringan komunikasi lainnya," tambah dia.

Baca juga : 145 Napi Teroris Dipindahkan Karena Rutan di Mako Brimob Rusak

Untuk mencegah kemungkinan serangan susulan oleh kelompok pelaku teror, Charles mengusulkan agar pengamanan instalasi strategis negara, termasuk kantor-kantor kepolisian ditambah.

Ia juga menilai, akan lebih baik jika napi kasus terorisme sebaiknya ditempatkan di lapas dengan keamanan maksimum, seperti Lapas Batu dan Nusakambangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini untuk membatasi ruang gerak dan ruang komunikasi mereka," ujarnya.

Charles mengapresiasi Polri yang sudah melakukan proses penegakan hukum dengan benar dan intensif dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Ia juga mengaku salut dengan tim negosiator yang sudah berhasil melepaskan sandera Bripda Iwan Sarjana tanpa ada satu pun senjata yang menyalak.

Baca juga : Posting Kerusuhan Mako Brimob di Medsos, Napi Teroris Diduga Rampas Ponsel Polisi

Dalam situasi penyanderaan, kata dia, proses negosiasi dan keselamatan nyawa sandera memang harus dikedepankan.

"Terlepas dari keberhasilan itu, perbaikan terhadap pemasyarakatan napi terorisme harus segera dilakukan agar insiden serupa tidak terjadi lagi," ucap Charles.

Kerusuhan terjadi di Rutan cabang Salemba, Mako Brimob, Kepala Dua, Depok, sejak Selasa (8/5/2018) malam. Meski sempat ada perlawanan, sebanyak 155 tahanan di rutan cabang Salemba yang ada dalam Mako Brimob akhirnya menyerahkan diri pada Kamis pagi. Mereka langsung dipindahkan ke Lapas Pasir Putih, Nusakambangan.

Lima polisi yang disandera gugur dan seorang napi teroris tewas atas insiden ini. Namun, seorang sandera terakhir yakni Bripka Iwan Sarjana bisa dibebaskan dalam kondisi selamat pada Kamis dini hari. Iwan mengalami luka-luka dan langsung dirawat di RS Polri Kramat Jati.


Kompas TV Presiden juga mengingatkan, rakyat Indonesia tak akan memberi ruang pada terorisme.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.