Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Pertanyakan Prosedur Pengamanan Napi Teroris di Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 22:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempertanyakan prosedur operasional standar (SOP) pengamanan tahanan dan narapidana teroris di Markas Korps (Mako) Brimob Polri.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi kerusuhan di Mako Brimob antara narapidana terorisme dan polisi.

Ia mengatakan, pertanyaan itu tentunya akan disampaikan dalam rapat kerja bersama Polri nantinya.

"Komisi III akan menanyakan SOP pengamanan yang diterapkan," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (9/5/2018).

Apalagi, kata Arsul, kerusuhan di Mako Brimob telah menjadi pemberitaan di dunia internasional. Menurut dia, pihak terkait seperti Polri wajib memberikan penjelasan.

Baca juga: Kelebihan Kapasitas Jadi Salah Satu Sebab Rusuh di Rutan Mako Brimob

Ia juga banyak ditanyai masyarakat terkait peristiwa kerusuhan di Mako Brimob, sebab para narapidana teroris sampai bisa merebut senjata polisi.

"Info tentang kerusuhan di rutan Mako Brimob bahkan tentang siapa yang meninggal telah menyebar ke seluruh dunia. Kami yang di Komisi III banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat maupun pihak di luar negeri tentang militannya tahanan terorisme ini," kata Arsul.

"Karena itu Mabes Polri harus segera memberikan penjelasan resmi. Penjelasan yang komprehensif terutama mengapa sampai ada korban meninggal lima aparat Polri. Ini tentu kejadian serius yang harus segera diatasi," ujar politisi PPP itu.

Seperti diketahui, kericuhan terjadi di dalam rutan Mako Brimob Kelapa Dua sejak Selasa (8/5/2018) malam.

Baca juga: Satu Jenazah Korban Kerusuhan Mako Brimob Belum Teridentifikasi

Kerusuhan dipicu persoalan makanan tahanan. Ada napi yang protes soal prosedur yang dilakukan aparat kepolisian.

Keributan itu meluas hingga akhirnya beberapa tahanan berhasil merebut senjata petugas di sana.

Sebanyak enam orang anggota Polri sempat disandera. Lima orang di antaranya tewas, sementara satu orang lagi masih ditahan napi terorisme.

Sementara itu, ada juga satu korban tewas dari pihak napi terorisme karena berupaya melawan petugas.

Hingga berita ini ditulis, sel tahanan khusus teroris di dalam Mako Brimob sudah dikepung aparat kepolisian.

Kompas TV Ada 130 napi terorisme yang kini menghuni rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Selain menjadi Markas Brimob lokasi itu juga menjadi Markas Densus 88 Anti Teror.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com