Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 1 Polisi Disandera, Upaya Negosiasi dengan Napi Teroris Masih Dilakukan

Kompas.com - 09/05/2018, 16:30 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Aparat kepolisian menyebutkan hingga kini masih ada satu sandera polisi yang ditahan oleh para napi kasus terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua. Upaya negosiasi hmasih terus dilakukan.

"Situasi sejak kemarin hingga detik ini sangat terkendali karena kami kedepankan upaya persuasif yaitu negosiasi dengan bebereapa orang tahanan yang mau diajak berkomunikasi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol. M. Iqbal di Mako Brimob Kelapa Dua, Rabu (9/5/2018).

Iqbal mengungkapkan polisi menghindari upaya paksa terakhir yang bisa dilakukan. Sehingga, langkah negosiasi dengan para tahanan akhirnya diambil.

Baca juga : Kepung Rutan Mako Brimob dari Segala Penjuru, Polri Memastikan Situasi Terkendali

Seperti diketahui, kericuhan terjadi di dalam rutan Mako Brimob Kelapa Dua sejak Selasa (8/5/2018) malam.

Kerusuhan dipicu persoalan makanan tahanan. Ada napi yang protes soal prosedur yang dilakukan aparat kepolisian.

Keributan itu meluas hingga akhirnya beberapa tahanan berhasil merebut senjata petugas di sana.

Baca juga : 5 Polisi dan 1 Narapidana Terorisme Tewas dalam Kerusuhan di Mako Brimob

Sebanyak enam orang anggota Polri sempat disandera. Lima orang di antaranya tewas, sementara satu orang lagi masih ditahan napi terorisme.

Sementara itu, ada juga satu korban tewas dari pihak napi terorisme karena berupaya melawan petugas.

Hingga berita ini ditulis, sel tahanan khusus teroris di dalam Mako Brimob sudah dikepung aparat kepolisian.

Kompas TV Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menyatakan kondisi di Mako Brimob sudah bisa dikendalikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com