Usai Reses, Komisi III DPR Berencana Panggil Jajaran Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 14:43 WIB
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menanggapi soal kerusuhan di Mako Brimob Reza JurnalistonAnggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menanggapi soal kerusuhan di Mako Brimob

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya akan memanggil jajaran Mako Brimob untuk dimintai keterangan pasca insiden kerusuhan yang terjadi Selasa (8/5/2018).

DPR akan melaksanakannya setelah masa reses DPR selesai. Untuk saat ini, dia mengatakan, pihaknya akan mengunjungi markas tersebut.

“Kami (DPR) ada rencana untuk memanggil setelah masa reses. Kami akan melihat dan kunjungan ke sana,” katanya, seusai acara di diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Butuh Evaluasi Sistem Pengamanan Mako Brimob


Namun, sebelum pemanggilan, pihaknya akan menunggu informasi lebih jelas dari Polri.

“Kami masih menunggu informasi. Kita harus membantu kepolisian terhadap kejadian di rutan Mako Brimob,” kata politisi PDI-P itu.

Ia mengimbau untuk masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar dan jangan percaya akan berita palsu.

“Terhadap masyarakat untuk filter informasi mana yang hoaks dan fakta. Agar tidak memperkeruh keadaan," tegasnya.

Baca juga: Masinton Pasaribu: Mako Brimob Sudah 2 Kali Rusuh, Artinya Ada Masalah

Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) M Iqbal mengungkapkan bahwa insiden tersebut berawal dari keributan antara tahanan dan petugas kepolisian karena masalah makanan.

Ada pihak keluarga narapidana terorisme yang sedang berkunjung menolak pemeriksaan atas makanan yang dibawanya.

Padahal, sesuai prosedur, seluruh makanan yang berasal dari luar dan diberikan kepada tahanan harus melalui pemeriksaan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Golkar: Ya Kita Ikuti

Nasional
Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Jokowi Soroti Tingginya Impor Baja dan Petrokimia

Nasional
Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Berusia 61 Tahun, Ini capaian Batan untuk Indonesia

Nasional
KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X