Ketua Umum PAN Sebut TGB Layak Jadi Capres

Kompas.com - 09/05/2018, 13:21 WIB
Gubernur NTB Zainul Majdi menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan Kompas.com/Rakhmat Nur HakimGubernur NTB Zainul Majdi menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi layak menjadi capres.

Hal itu disampaikan Zulkifli, saat menerima kehadiran TGB di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

"Jadi lebih dari pantas untuk jadi capres di republik ini, lihat prestasinya," kata Zul.

Ia menilai TGB merupakan sosok kepala daerah yang berprestasi. Hal itu, lanjut Zul, tampak dari pesatnya kemajuan NTB semasa dipimpin TGB.

Baca juga : Tuan Guru Bajang Temui Zulkifli Hasan

Selain itu, Zul mengatakan, TGB merupakan sosok umara (pimpinan pemerintahan) sekaligus ulama. Menurut dia, dua status itu jarang bisa disandang oleh seseorang.

"Ini juga contoh, ulama, hafidz, tapi juga umara, enterpreneur, ilmuwan. Jadi ulama dan umara, enterpreneur juga ilmuwan. Jadi kita perlu dengar pikiran-pikiran konsep gagasannya agar bisa lebih baik, lebih maju," tutur Zul.

Mendengar pujian tersebut, TGB merendah. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan di NTB bukan karena dirinya seorang.

"Bukan mengkoreksi ya tapi lebih menyempurnakan. Sebenarnya pencapaian atau keberhasilan NTB itu bukan karena faktor Zainul Majdi-nya tapi karena kolektivitas sinergi dari seluruh komponen masyarakat di NTB," ujar TGB.

Baca juga : Bertemu TGB, Mahfud MD Bicara soal Pilpres 2019

Zul lantas menimpali pernyataan TGB tersebut. "Tambah berisi makin rendah hati. Saya kira cocok untuk negeri," lanjut Zul.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

UPDATE 28 Oktober: Tambah 4.029, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 400.483

Nasional
Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Polri Panggil Lagi Pegawai Kejaksaan yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran

Nasional
Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Wapres Ma'ruf: Indonesia Merupakan Bangsa yang Hormati HAM

Nasional
Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Sejak April, Ada 15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Mitigasi Covid-19

Nasional
Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Wapres Ma'ruf Ingatkan Elemen Bangsa Berkomitmen Pertahankan Demokrasi

Nasional
Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Nasional
Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Nasional
RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi kalau Di-rapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

Nasional
Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X