Ketua Umum PAN Sebut TGB Layak Jadi Capres

Kompas.com - 09/05/2018, 13:21 WIB
Gubernur NTB Zainul Majdi menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan Kompas.com/Rakhmat Nur HakimGubernur NTB Zainul Majdi menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi layak menjadi capres.

Hal itu disampaikan Zulkifli, saat menerima kehadiran TGB di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

"Jadi lebih dari pantas untuk jadi capres di republik ini, lihat prestasinya," kata Zul.

Ia menilai TGB merupakan sosok kepala daerah yang berprestasi. Hal itu, lanjut Zul, tampak dari pesatnya kemajuan NTB semasa dipimpin TGB.

Baca juga : Tuan Guru Bajang Temui Zulkifli Hasan

Selain itu, Zul mengatakan, TGB merupakan sosok umara (pimpinan pemerintahan) sekaligus ulama. Menurut dia, dua status itu jarang bisa disandang oleh seseorang.

"Ini juga contoh, ulama, hafidz, tapi juga umara, enterpreneur, ilmuwan. Jadi ulama dan umara, enterpreneur juga ilmuwan. Jadi kita perlu dengar pikiran-pikiran konsep gagasannya agar bisa lebih baik, lebih maju," tutur Zul.

Mendengar pujian tersebut, TGB merendah. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan di NTB bukan karena dirinya seorang.

"Bukan mengkoreksi ya tapi lebih menyempurnakan. Sebenarnya pencapaian atau keberhasilan NTB itu bukan karena faktor Zainul Majdi-nya tapi karena kolektivitas sinergi dari seluruh komponen masyarakat di NTB," ujar TGB.

Baca juga : Bertemu TGB, Mahfud MD Bicara soal Pilpres 2019

Zul lantas menimpali pernyataan TGB tersebut. "Tambah berisi makin rendah hati. Saya kira cocok untuk negeri," lanjut Zul.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X