Ombudsman Minta Polri Tak Lambat Beri Info soal Kerusuhan di Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 12:14 WIB
Sejumlah petugas berjaga pasca kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Kerusuhan terjadi di dalam rutan yang ada di lokasi tersebut pada Selasa (8/5/2018) malam. MAULANA MAHARDHIKASejumlah petugas berjaga pasca kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018). Kerusuhan terjadi di dalam rutan yang ada di lokasi tersebut pada Selasa (8/5/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta pihak Polri tidak lambat dalam menyampaikan informasi dan penjelasan terkait kericuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Hal ini untuk mencegah beredarnya berita atau informasi yang salah di masyarakat.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menjelaskan, pihaknya berharap ada informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat mengenai kericuhan di Mako Brimob pada Selasa (8/5/2018) malam.

Dengan demikian, masyarakat tidak menebak-nebak dan memiliki opini sendiri.

Baca juga : Kronologi Kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, yang Diketahui hingga Kini...

Amzulian menyatakan, informasi yang paling layak dipercaya terkait kericuhan tersebut adalah dari kepolisian.

Oleh karena itu, Ombudsman meminta Polri menyampaikan informasi secara terbuka.

"Penting adalah jangan terlalu lama. Kalau lambat menyampaikan informasi, kepolisian tidak dipercaya orang," kata Amzulian di kantornya di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Amzulian menuturkan, terkait peningkatan pelayanan di dalam tahanan merupakan ranah Kompolnas.

Baca juga : Pukul 02.15, Brimob Kokang Senjata dan Bersembunyi di Sekitar Mako Brimob

Meski demikian, Ombudsman berharap Polri dapat mencegah beredarnya berita atau informasi yang salah di masyarakat mengenai kericuhan di Mako Brimob.

"Di media sosial macam-macam, termasuk video yang diduga dari dalam, lalu ungkapan, berita dari dalam. Apalagi ada yang mengklaim ISIS terlibat," ujar Amzulian.

Polri belum mau mengungkap jelas mengenai kerusuhan tersebut. Sedikit informasi dari Polri, peristiwa tersebut bermula dari cekcok antara tahanan dengan petugas personel Brimob.

Akibat kericuhan tersebut, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Tak jelas jumlahnya atau kondisi mereka.

Hingga saat ini, tidak diketahui juga kondisi terkini di rutan. Polisi masih menutup akses.

Kompas TV Polri juga mengimbau warga tidak langsung percaya akan foto ataupun video yang berseliweran di media sosial




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X