Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Minta Polri Tak Lambat Beri Info soal Kerusuhan di Mako Brimob

Kompas.com - 09/05/2018, 12:14 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta pihak Polri tidak lambat dalam menyampaikan informasi dan penjelasan terkait kericuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Hal ini untuk mencegah beredarnya berita atau informasi yang salah di masyarakat.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menjelaskan, pihaknya berharap ada informasi yang jelas disampaikan kepada masyarakat mengenai kericuhan di Mako Brimob pada Selasa (8/5/2018) malam.

Dengan demikian, masyarakat tidak menebak-nebak dan memiliki opini sendiri.

Baca juga : Kronologi Kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, yang Diketahui hingga Kini...

Amzulian menyatakan, informasi yang paling layak dipercaya terkait kericuhan tersebut adalah dari kepolisian.

Oleh karena itu, Ombudsman meminta Polri menyampaikan informasi secara terbuka.

"Penting adalah jangan terlalu lama. Kalau lambat menyampaikan informasi, kepolisian tidak dipercaya orang," kata Amzulian di kantornya di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Amzulian menuturkan, terkait peningkatan pelayanan di dalam tahanan merupakan ranah Kompolnas.

Baca juga : Pukul 02.15, Brimob Kokang Senjata dan Bersembunyi di Sekitar Mako Brimob

Meski demikian, Ombudsman berharap Polri dapat mencegah beredarnya berita atau informasi yang salah di masyarakat mengenai kericuhan di Mako Brimob.

"Di media sosial macam-macam, termasuk video yang diduga dari dalam, lalu ungkapan, berita dari dalam. Apalagi ada yang mengklaim ISIS terlibat," ujar Amzulian.

Polri belum mau mengungkap jelas mengenai kerusuhan tersebut. Sedikit informasi dari Polri, peristiwa tersebut bermula dari cekcok antara tahanan dengan petugas personel Brimob.

Akibat kericuhan tersebut, sejumlah polisi mengalami luka-luka. Tak jelas jumlahnya atau kondisi mereka.

Hingga saat ini, tidak diketahui juga kondisi terkini di rutan. Polisi masih menutup akses.

Kompas TV Polri juga mengimbau warga tidak langsung percaya akan foto ataupun video yang berseliweran di media sosial


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com